DPRD Kabupaten Blitar Soroti Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi dalam Evaluasi Kinerja Bupati 2025

24 April 2026 18:54 24 Apr 2026 18:54

Favan Abu R.

Editor
Thumbnail DPRD Kabupaten Blitar Soroti Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi dalam Evaluasi Kinerja Bupati 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025, di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat 24 April 2026. (Foto: Favan/Ketik.com)

KETIK, BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025, di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat 24 April 2026.

 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari dan Wakil Ketua III Susi Narulita Kumala Dewi. Turut hadir Sekretaris DPRD Haris Susianto.

 

Paripurna tersebut juga dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, hingga sejumlah tamu undangan.

 

Dalam sambutannya, Supriadi menjelaskan bahwa LKPJ Tahun 2025 telah disampaikan Bupati Blitar melalui surat tertanggal 27 Maret 2026. Dokumen tersebut kemudian dipaparkan dalam rapat paripurna pada 30 Maret 2026 sebelum dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi DPRD dan Panitia Khusus.

 

Juru Bicara Pansus, Anshori Baidlowi, menyampaikan bahwa DPRD memberikan apresiasi atas sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2025.

 

Menurutnya, beberapa indikator makro daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat. Selain itu, indikator kualitas lingkungan hidup dan risiko kebencanaan juga dinilai membaik.

 

Namun demikian, DPRD menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah satu sorotan utama adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

 

Tak hanya itu, DPRD juga menilai penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan kualitas lapangan pekerjaan di berbagai sektor.

 

“Catatan-catatan strategis ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Anshori dalam penyampaian laporan pansus.

 

Selain penyampaian laporan hasil pembahasan pansus, rapat paripurna juga diisi dengan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD serta tanggapan akhir Bupati Blitar terhadap rekomendasi yang diberikan legislatif atas LKPJ Tahun 2025.

 

Melalui forum tersebut, DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat semakin diperkuat agar arah pembangunan Kabupaten Blitar ke depan lebih merata, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Tombol Google News

Tags:

DPRD Blitar Kabupaten Blitar