KETIK, GRESIK – Pesatnya Laju pertumbuhan industrialisasi di Kabupaten Gresik dinilai membawa tantangan besar bagi aspek kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Kondisi ini menuntut masyarakat lokal untuk beradaptasi serta mengambil peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Kondisi tersebut mengemuka dalam Diskusi Kopi Gresik Episode 3 bertajuk “Red Zone Gresik: Industrialisasi Menggeser Kota Santri”. Diskusi yang digagas Local Media Network (LMN) di D’jiwana Caffe, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Selasa, 28 Juli 2026 ini menyedot perhatian ratusan peserta dan menghadirkan jajaran narasumber kompeten.
Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Nur Faqih, menegaskan bahwa kawasan Gresik Pantura selama ini berakar kuat pada tradisi keagamaan dengan ratusan pondok pesantren. Meski begitu, ekspansi kawasan industri membawa konsekuensi sosial nyata yang wajib diantisipasi sejak dini.
Ia menilai, ancaman terbesar dari pesatnya industri bukan sekadar berdirinya bangunan pabrik, melainkan pergeseran sosial yang menyertai masuknya investasi serta pendatang.
“Ketika wilayah utara mulai dipadati pendatang, maka akan muncul budaya-budaya baru yang sebelumnya tidak pernah kita temui. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dipersiapkan sejak sekarang,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, masyarakat Pantura didorong untuk bersiap menghadapi era multikultural melalui penguatan nilai Islam rahmatan lil alamin, sikap toleran, serta keluwesan beradaptasi dengan keberagaman. Nur Faqih menekankan pentingnya menjadi tuan rumah yang ramah tanpa mengikis identitas religius khas Gresik.
Di samping arus urbanisasi, ia turut menyoroti tantangan pemuda di era serbadigital. Dominasi gawai, media sosial, hingga kecerdasan buatan (AI) berisiko menggerus kepekaan sosial jika tidak dibarengi tradisi literasi dan daya kritis.
“Kalau otak tidak dibiasakan berpikir dan hanya menerima informasi secara instan, maka kemampuan analisis dan kepekaan sosial bisa menurun. Karena itu pendidikan, pesantren, sekolah, dan keluarga harus bersama-sama membimbing generasi muda,” terangnya.
Langkah adaptif kini mulai ditunjukkan lingkungan pesantren. Tokoh masyarakat Kecamatan Dukun, Agus Ahmad Musfis Salam atau yang akrab disapa Gus Salam, mengungkapkan bahwa banyak pesantren di Gresik kini merambah pendidikan keterampilan dan sekolah vokasi.
Langkah strategis ini diambil agar para santri mengantongi kompetensi relevan bagi dunia kerja modern tanpa meranggalkan fondasi keislaman.
“Pesantren sudah mulai menjawab tantangan zaman. Banyak yang membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan agar para santri memiliki bekal yang cukup ketika memasuki dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan,” ujarnya.
Namun, Gus Salam juga mengingatkan sisi lain dari industrialisasi, seperti perubahan pola pendidikan, berkurangnya pengawasan orang tua akibat jam kerja yang panjang, hingga munculnya tantangan moral di tengah masyarakat industri.
“Karena itu, pesantren tidak cukup hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga harus menjadi benteng moral dan pusat pembinaan karakter generasi muda,” tegasnya.
Dari kacamata ketertiban daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Gresik, Agustin Halomoan Sinaga, menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketenteraman bukan monopoli pemerintah semata. Sinergi menyeluruh mulai dari tingkat RT, RW, pemdes, tokoh agama, hingga pihak kecamatan—sangat krusial.
“Yang paling mengetahui kondisi wilayah adalah masyarakat sendiri. Karena itu, peran RT, RW, kepala dusun, kepala desa, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban lingkungan,” ujar Sinaga dalam paparannya.
Seiring meluasnya kawasan industri, Sinaga mendorong diaktifkannya kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai sarana deteksi dini potensi gangguan ketertiban.
Pihaknya juga menyoroti maraknya penyakit masyarakat dan pelanggaran hukum, seperti peredaran minuman keras, prostitusi terselubung, hingga praktik ekonomi ilegal. Dari serangkaian operasi Satpol PP bersama instansi terkait, terkuak bahwa mayoritas pelaku maupun pekerja tempat hiburan malam berasal dari luar Kabupaten Gresik.
Derasnya arus pendatang akibat laju ekonomi membuat pengawasan sosial di tingkat tapak makin mendesak. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak citra Gresik sebagai Kota Santri.
“Satpol PP tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Gresik,” jelasnya.
Sinaga turut membeberkan keberhasilan aparat dalam membongkar sejumlah kasus besar belakangan ini, seperti penemuan gudang narkotika hingga gudang rokok ilegal. Rekam jejak kasus ini membuktikan bahwa peran aktif warga dalam melaporkan gerak-gerik mencurigakan sangat menentukan.
Menutup paparannya, ia mengakui tantangan maraknya prostitusi dan pergaulan bebas tak bisa diselesaikan lewat jalur hukum semata, melainkan melibatkan faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan perhatian keluarga.
“Pencegahan yang paling efektif adalah ketika masyarakat ikut peduli dan bersama-sama menjaga lingkungannya. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan, tetapi keberhasilan menjaga ketertiban tetap membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Diskusi interaktif ini membuahkan kesepahaman bersama industrialisasi dan status Gresik sebagai Kota Santri tak perlu dibenturkan. Sinergi lintas sektor antara pemerintah, pesantren, tokoh agama, warga, dan pelaku usaha menjadi kunci utama agar Gresik melaju pesat sebagai daerah industri maju tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Kota Santri.(*)
