.png){kind=logo}
KETIK, ACEH BARAT DAYA – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Sentra Darussa'adah yang telah memilih Kabupaten Abdya sebagai lokasi pelaksanaan bakti sosial (baksos) tahun 2026.
Menurut Safaruddin, penunjukan Abdya sebagai salah satu daerah pelaksanaan program sosial dari pemerintah pusat merupakan bentuk perhatian yang patut disyukuri, mengingat tidak semua daerah mendapatkan kesempatan serupa.
Hal tersebut disampaikan Safaruddin saat memberikan sambutan pada kegiatan Bakti Sosial Kemensos RI yang digelar di halaman Kantor Bupati Abdya, Sabtu (6/6/2026).
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Sentra Darussa'adah yang telah menjadikan Kabupaten Abdya sebagai lokasi pelaksanaan baksos tahun ini. Tentu bantuan ini menjadi nikmat yang patut disyukuri oleh para penerima manfaat," ujar Safaruddin.
Ia menilai bantuan yang disalurkan tidak hanya memiliki nilai kemanusiaan dan sosial, tetapi juga dapat menjadi pendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang menerima bantuan usaha produktif.
Menurutnya, program yang dijalankan Kemensos melalui Sentra Darussa'adah merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
"Kehadiran program ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada warga. Karena itu, bantuan yang diterima hendaknya disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Safaruddin berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat.
Pada kesempatan tersebut, Safaruddin juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Abdya untuk memastikan seluruh program bantuan sosial disalurkan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran.
Ia menyebutkan, selama masa kepemimpinannya, proses verifikasi penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang faktual dan autentik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Pemerintah memposisikan kebijakan ini di atas basis data verifikasi yang faktual dan autentik. Semua mengacu pada desil resmi Kemensos agar tepat sasaran," tegasnya.
Selain memastikan ketepatan sasaran bantuan, pemerintah daerah juga terus melakukan pembaruan data masyarakat rentan agar tidak ada warga yang berhak menerima bantuan namun terlewat dari pendataan.
"Jika masih ada warga rentan yang terlewat, data tersebut akan segera kita perbarui secara berkala agar kemiskinan ekstrem di Abdya terus dapat dientaskan," pungkas Safaruddin.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tersebut, diharapkan program bantuan sosial tidak hanya mampu meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga di Kabupaten Aceh Barat Daya. (*)
