KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus menjadi instrumen untuk memastikan penggunaan anggaran daerah efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat Penetapan Peringkat SAKIP Award 2026 dan Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung di Grand Sunshine Soreang, Jumat (9/10/2026).
Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) mengatakan, pemberian penghargaan SAKIP Award 2026 merupakan tindak lanjut laporan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal yang dilaksanakan Inspektorat Daerah.
“Reward ini dapat menjadi penyemangat setiap perangkat daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP,” kata Dadang.
Menurutnya, evaluasi SAKIP bertujuan mengetahui sejauh mana sistem akuntabilitas kinerja diterapkan untuk mendorong pencapaian target yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result-oriented government). Karena itu, keberhasilan perangkat daerah tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat.
KDS menekankan, setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar realisasi keluaran (output). Implementasi SAKIP, kata dia, harus berkontribusi terhadap agenda pembangunan daerah, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“SAKIP bukan sekadar penilaian, tetapi sejauh mana perangkat daerah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan hasil yang nyata bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kepala perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Menurut KDS, kolaborasi antarinstansi diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah semakin progresif dan inovatif, sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, KDS menilai dukungan sistem dan teknologi saja tidak cukup. Diperlukan komitmen moral serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk keterbukaan komunikasi dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membuka keran komunikasi seluas-luasnya, demi pelayanan publik yang lebih baik dan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Ke depan, evaluasi SAKIP di Kabupaten Bandung diharapkan tidak hanya berfokus pada nilai atau predikat, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya kinerja yang bersih, terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi hasil.
KDS pun mengucapkan selamat kepada perangkat daerah penerima penghargaan SAKIP Award 2026. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan meraih predikat yang lebih baik pada evaluasi berikutnya, sekaligus memperkuat kontribusi perangkat daerah terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tersebut dihadiri Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan, para camat, perencana, kasubag program se-Kabupaten Bandung, serta sejumlah pihak terkait.(*)
