KETIK, MALANG – Akademisi Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menanggapi ucapan "Londo Ireng" yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurutnya, penyebutan tersebut merupakan upaya membangun common enemy atau musuh bersama untuk mengonsolidasikan kekuatan politik.
Belakangan ini, dunia pers dihebohkan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut wartawan, pengamat, dan LSM sebagai "Londo Ireng". Frasa tersebut dikenal sejak masa penjajahan Belanda untuk menyebut masyarakat Indonesia yang dianggap berkhianat dengan berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda.
Ucapan tersebut memicu reaksi dari kalangan insan pers. Pasalnya, jurnalis bekerja berdasarkan fakta dan kebenaran serta menjalankan fungsi pers sebagai media komunikasi bagi masyarakat agar aspirasinya dapat tersampaikan kepada pemerintah.
Persoalan ini juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Dosen Komunikasi Politik FISIP UB, Dr. Verdy Fimantoro, S.I.Kom., M.I.Kom., turut memberikan pandangannya mengenai polemik yang muncul akibat pernyataan Presiden Prabowo tersebut.
Verdy menjelaskan bahwa jika dilihat dari sudut pandang komunikasi politik, apa yang disampaikan Presiden merupakan bahasa politik. Menurutnya, bahasa politik memiliki dua fungsi utama, yakni mobilisasi atau konsolidasi serta polarisasi.
Mobilisasi merupakan proses mengajak, mendorong, dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung tujuan tertentu, seperti memenangkan pemilihan umum atau mendukung kebijakan publik. Sementara itu, polarisasi berfungsi sebagai alat strategis untuk membentuk kelompok, memperkuat loyalitas pendukung, dan menyederhanakan pesan politik.
Menurut Verdy, sebagai figur yang memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia, Presiden Prabowo memiliki motif politik ketika menyampaikan pidato dalam acara yang diselenggarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain itu, pidato tersebut juga dipandang sebagai upaya membangun konsolidasi kekuatan agar memperoleh dukungan politik yang lebih luas dari partai-partai lain. Dengan demikian, Presiden berusaha membangun kedekatan dengan basis massa PKB.
"Saya memberikan analisis bahwa apa yang disampaikan oleh presiden itu punya motif, yaitu membangun mobilisasi atau konsolidasi kekuatan agar, istilahnya, beliau memiliki lebih banyak pendukung," tutur Verdy.
Menurut Verdy, dalam membangun mobilisasi politik tersebut, Prabowo menggunakan konsep common enemy atau musuh bersama.
Ia menjelaskan bahwa secara komunikasi politik, jarak psikologis antara Presiden dan massa PKB sebenarnya cukup jauh karena berasal dari partai politik yang berbeda. Oleh karena itu, kedekatan tersebut dibangun melalui asosiasi politik historis dengan menggunakan istilah "Londo Ireng".
Menurutnya, istilah "Londo Ireng" bukan sekadar frasa, melainkan mengandung nilai, ideologi, dan makna historis. Karena masyarakat Indonesia telah mengenal rekam jejak istilah tersebut, diksi itu digunakan untuk membangun irisan identitas dengan para pendukung melalui kehadiran musuh bersama yang harus dilawan.
Verdy juga menegaskan bahwa di era komunikasi politik digital, pesan politik tidak lagi berhenti di ruang forum, melainkan telah menjadi borderless atau tanpa batas. Artinya, pesan yang disampaikan tidak hanya diterima oleh peserta yang hadir dalam acara PKB, tetapi juga oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda terhadap Presiden Prabowo. Akibatnya, pesan yang semula dimaksudkan sebagai upaya mobilisasi dukungan dapat berkembang menjadi pesan yang memicu polarisasi.
"Di era komunikasi politik digital, bahasa politik itu tidak selesai di forum. Masalahnya, tidak hanya selesai di forumnya PKB, tetapi ruang komunikasi kita sekarang sudah borderless. Pesan yang sama bisa diterima oleh orang yang berbeda," jelas Verdy.
Menurutnya, apabila Presiden hanya mengucapkan istilah "Londo Ireng" tanpa mengaitkannya dengan wartawan, pengamat, dan LSM, situasinya mungkin akan berbeda. Namun, ketika frasa tersebut secara eksplisit diarahkan kepada kelompok-kelompok yang selama ini berperan dalam ruang demokrasi, kontroversi pun sulit dihindari.
Ia menilai, semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur kekuasaan, semakin besar pula peluang ucapannya ditafsirkan secara beragam oleh publik.
"Ada pertanyaan, posisi beliau saat menyampaikan itu sebagai apa? Presiden, ketua umum partai, tamu yang diundang oleh ketua umum partai lain, atau sebagai pribadi? Itu sulit dipisahkan karena sudah menjadi bagian yang melekat dalam diri beliau," ujar Verdy.
Dalam komunikasi politik, lanjut Verdy, motif pembicara tidak serta-merta menentukan makna yang diterima audiens. Ketika interpretasi publik berbeda dengan maksud komunikator, pembicara tidak dapat menyalahkan cara publik memaknai pesan tersebut.
"Di dalam komunikasi politik ada istilah bahwa motif pembicara itu tidak cukup karena makna (meaning) harus dinegosiasikan dengan publik sebagai pihak yang diajak berkomunikasi," jelasnya.
Ia menambahkan, pesan yang awalnya ditujukan kepada audiens internal PKB kini telah berkembang menjadi konsumsi publik secara luas sehingga memunculkan beragam penafsiran dan respons dari masyarakat.
