.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Kayutangan Heritage, Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang, Jumat, 28 Agustus 2026. Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti sejumlah persoalan sosial, ekonomi, dan kebebasan sipil di Indonesia.
Perwakilan Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Eko mengatakan unjuk rasa tersebut digelar untuk memperingati peristiwa Prahara Agustus 2025. Dimana peristiwa yang terjadi satu tahun lalu itu menjadi satu catatan kelam demokrasi, karena diwarnai dugaan tindakan represif aparat terhadap gerakan aktivis dan pemuda.
"Pada hari ini, kami melaksanakan aksi untuk memperingati satu tahun terjadinya Prahara Agustus 2025. Dalam peristiwa itu, mengakibatkan penangkapan aktivis dan pemuda terbesar di sepanjang reformasi," jelasnya kepada wartawan.
Dalam unjuk rasa tersebut, massa aksi mengusung tema "Indonesia Sekarat, Lawan Militerisme, Bangun Persatuan Rakyat" sebagai bentuk cerminan atas keprihatinan mendalam terhadap situasi bangsa saat ini.
"Kami memandang negara Indonesia saat ini sedang sekarat oleh tingkah laku pemerintah dan juga dengan masifnya fungsi militer di bidang sipil. Untuk itu, kami berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit menjaga persatuan dan terus menuntut keadilan," ungkapnya.
Tidak sekedar berorasi, mereka juga membawa 17 poin tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah. Mencakup perbaikan kesejahteraan ekonomi rakyat, penghentian dwifungsi militer, hingga penegakan hukum dan kebebasan demokrasi.
Massa aksi juga menyerukan setop PHK massal, memberikan lapangan kerja dan upah yang layak, sahkan UU Ketenagakerjaan yang pro buruh, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, setop kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat, sahkan RUU Masyarakat Adat.
Tuntutan berikutnya menyerukan penghentian militerisasi di ruang sipil, penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN), revisi UU Sisdiknas dan wujudkan pendidikan gratis yang demokratis, sahkan RUU Perampasan Aset, tangani bencana alam dengan tanggap dan sigap serta memberikan keadilan untuk korban, serta usut tuntas pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan.
"17 poin tuntutan ini adalah sebagai bentuk pernyataan sikap dari pemuda dan rakyat Kota Malang. Sekaligus solidaritas kepada teman-teman yang berjuang di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.
Eko menambahkan bahwa kawasan Kayutangan Heritage dipilih sebagai titik aksi karena lokasinya yang strategis di pusat kota. Aksi sengaja tidak dilakukan di depan Balai Kota maupun Gedung DPRD Malang karena dinilai kurang efektif dalam membangun kesadaran kritis masyarakat secara langsung.
"Tahun lalu rakyat menuntut penegakan keadilan dan hingga sekarang kami masih menuntut keadilan tersebut. Dengan melakukan aksi di Kayutangan Heritage ini, kami ingin menyadarkan seluruh masyarakat," tandasnya.(*)
