KETIK, MOJOKERTO – Inovasi daerah tidak cukup berhenti pada gagasan, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata yang memberikan dampak bagi masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam talkshow Mojo City Innovation Expo di Sunrise Hotel, Selasa, 20 Oktober 2026.
Hadir sebagai narasumber Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri David Yama.
Kemudian Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur Lilik Pudjiastuti. Mereka berbagi pengalaman dan wawasan dalam mendorong inovasi pemerintahan yang berdampak serta berkelanjutan.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, komitmen kepemimpinan menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi.
Menurutnya, capaian Kota Mojokerto hingga meraih peringkat predikat Kota Terinovatif merupakan hasil perjalanan panjang selama enam hingga tujuh tahun terakhir, yang dibangun melalui komitmen untuk terus memberikan pelayanan dan pembangunan terbaik bagi masyarakat.
“Ketika pemimpin punya komitmen yang kuat, maka menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di bawah kewenangannya akan menjadi lebih terarah dan terukur,” tutur wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan tugas secara rutin atau business as usual. Dibutuhkan upaya untuk mengidentifikasi persoalan, mengorganisasi sumber daya, dan menghadirkan solusi melalui inovasi agar penyelenggaraan pemerintahan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ketika kita sebagai pemimpin punya komitmen untuk memberikan yang terbaik, maka kita akan berupaya menginventarisasi apa yang menjadi persoalan, kemudian mengorganisasi seluruh sumber daya yang di bawah kewenangan kita dan jawabannya satu, kita lakukan inovasi,” jelasnya.
Ning Ita menambahkan, inovasi merupakan instrumen penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kementerian Dalam Negeri David Yama menekankan pentingnya mengukur keberhasilan inovasi berdasarkan dampak yang dihasilkan, bukan semata-mata dari jumlah inovasi yang dilaporkan.
Ia memaparkan empat klaster perkembangan inovasi, yakni inisiasi, terkelola, terintegrasi, dan transformatif.
“Inovasi transformatif adalah inovasi yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta kemandirian fiskal daerah,” paparnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur Lilik Pudjiastuti menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah serta keselarasan inovasi dengan regulasi.
Menurutnya, inovasi harus mendukung dua tujuan utama pemerintahan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik.
“Inovasi yang dikembangkan perangkat daerah perlu terhubung dengan perencanaan pembangunan, termasuk melalui kolaborasi dengan Bappeda, agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat berkelanjutan. Selain itu, regulasi perlu menyesuaikan perkembangan inovasi sehingga pelaksanaannya memiliki landasan yang memadai,” imbuhnya.
Talkshow tersebut menjadi bagian dari Mojo City Innovation Expo, yang menampilkan berbagai inovasi dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Melalui forum diskusi dan pameran tersebut, pengembangan inovasi diharapkan tidak hanya menghasilkan gagasan baru, tetapi juga memperkuat kolaborasi, keberlanjutan program, dan dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan tema Ideas into Action, Innovation into Impact.(*)
