KETIK, MALANG – Perjuangan membela hak-hak masyarakat tidak melulu soal aksi demonstrasi di jalanan. Hal inilah yang diyakini oleh Suryadi, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang.
Ia memilih menyelami sistem birokrasi demi menjemput perubahan yang lebih konkret bagi warga Malang.
“Ya pada saat ini ternyata tidak cukup memang menyampaikan aspirasi itu hanya teriak-teriak di jalanan. Tetapi penting untuk berbaur masuk secara sistem,” ujar Suryadi, saat ditemui di Ruang Komisi D, pada Jumat, 17 April 2026.
Latar belakang Suryadi kental dengan dunia pendidikan agama dan pergerakan. Ia menghabiskan tujuh tahun sebagai santri sebelum menginjakkan kaki di Kota Malang untuk kuliah pada 2009. Masa mahasiswanya dihabiskan dengan aktif di organisasi intrakampus seperti BEM, maupun eksternal melalui HMI.
Setelah lulus pada 2013, Suryadi menjadi Tenaga Ahli anggota DPR RI hingga 2019. Bekal inilah yang memantapkan langkahnya menuju kursi legislatif.
Baginya, menjadi anggota dewan adalah kelanjutan dari perjuangannya semasa aktivis.
“Yang berangkatnya memang dari parlemen jalanan menjadi parlemen konstitusional hari ini,” jelas Politisi Golkar ini.
Menurutnya, berada di dalam sistem membuat proses memperjuangkan aspirasi masyarakat lebih efisien karena DPR dapat mengakses sumber kebijakan secara langsung.
“Karena DPR itu pengambil kebijakannya, pelaksana kebijakannya itu kan di teman-teman eksekutif. Sehingga sangat mudah lah ketika kemudian merealisasikan, mengakomodir apa yang menjadi aspirasi-aspirasi di tingkatan bawah,” ungkapnya.
Memasuki tahun kedua masa jabatannya, Suryadi menyoroti sejumlah rapor merah di Kota Malang, terutama sektor ekonomi dan infrastruktur. Ia mencatat bahwa angka pengangguran terbuka di Kota Malang masih menjadi tantangan besar di level Jawa Timur.
“Isu-isu yang cukup menarik adalah isu-isu angka pengangguran. Karena angka pengangguran terbuka kita di Kota Malang ini se-Jawa Timur kan masih cukup tinggi,” katanya.
Selain itu, masalah klasik seperti banjir, kemacetan, dan kesenjangan sosial tetap menjadi prioritas pengawasannya.
“Kalau diinventarisir memang salah satunya ada yang namanya macet yang di Kota Malang. Kemudian ada banjir. Kemudian ada persoalan-persoalan kesenjangan sosial,” ujarnya.
Ia berpendapat bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah tidak boleh dipukul rata. Setiap kebijakan harus menyesuaikan dengan tipologi dan kearifan lokal masing-masing wilayah di Kota Malang.
"Setiap wilayah potensinya kan berbeda-beda. Setiap wilayah itu kearifan lokalnya itu kan berbeda-beda. Maka tinggal bagaimana apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita hadir untuk memberikan, memfasilitasi hal tersebut,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa kesiapan dan kemampuan memanfaatkan peluang penting untuk mencapai keberhasilan.
“Maka sering saya sampaikan bahwa hanya dua hal yang itu bisa mencapai puncak karir kesuksesan. Yang pertama adanya kesiapan, yang kedua hadirnya kesempatan,” ucapnya.
Suryadi berharap kehadirannya di parlemen dapat menjadi jembatan antara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah, sehingga perjuangan tidak berhenti di jalanan tetapi berlanjut hingga menghasilkan dampak nyata. (*)
