KETIK, MALANG – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang resmi menghadirkan Program Magister Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sebagai bentuk penegasan identitas akademik di saat banyak perguruan tinggi mengalami tantangan hingga penutupan sejumlah program studi yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri.
Pembentukan program magister ini ditandai dengan diterimanya secara resmi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2026 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada jenjang Magister (S2) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Rabu, 22 Juli 2026. Adapun Menteri Agama telah menetapkan izin penyelenggaraan program studi baru tersebut pada 3 Juni 2026.
Pembentukan program studi jenjang S2 ini bukan sekadar menambah jumlah program studi. Lebih dari itu, keputusan tersebut telah diperhitungkan sebagai langkah strategis untuk menegaskan arah dan karakter keilmuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi Islam yang terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara pengembangan ilmu agama dan ilmu umum.
Wakil Rektor Bidang Pengembangan Lembaga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Abdul Hamid, menyampaikan bahwa kehadiran program studi baru jenjang S2 ini merupakan bentuk komitmen Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Ilfi Nur Diana, dalam mempertahankan komposisi keilmuan yang menjadi identitas kampus.
Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk memastikan rumpun ilmu agama tetap lebih banyak dibandingkan rumpun ilmu umum. Dengan demikian, identitas dan jati diri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi Islam akan semakin kuat.
"Komitmen Ibu Rektor adalah menjaga keseimbangan jumlah program studi rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu umum. Program studi rumpun ilmu umum tidak boleh lebih banyak daripada rumpun ilmu agama. Dengan diterbitkannya izin Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah ini, komitmen tersebut kembali ditegaskan agar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak kehilangan keunikan dan identitas keilmuannya," ungkap Prof. Abdul Hamid.
Prof. Abdul Hamid menyebut proses pendirian program magister ini memiliki makna strategis dalam memajukan kampus di tengah dinamika pendidikan tinggi nasional. Kehadiran Program Magister Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) diharapkan mampu melahirkan ilmuwan, akademisi, dan pemikir yang unggul dengan tetap mengedepankan nilai-nilai syariat Islam.
Selain itu, program magister baru ini juga diharapkan mampu melahirkan generasi yang dapat menjawab tantangan perkembangan ekonomi Islam, industri halal, keuangan syariah, serta dinamika hukum bisnis syariah di era modern yang serba digital.
"Saat ini berkembang berbagai isu mengenai penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Namun, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengambil sikap yang berbeda," tegas Prof. Abdul Hamid.
"Kami tetap mengawal pengembangan satu disiplin keilmuan karena program studi tidak semata-mata didirikan untuk mencetak tenaga kerja, melainkan juga melahirkan ilmuwan, akademisi, dan pemikir yang hebat serta bermartabat," pungkasnya.
Dengan terbitnya program magister baru ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kembali memperkuat posisinya sebagai kampus Islam yang tidak hanya mengikuti kebutuhan perkembangan zaman, tetapi juga konsisten menjaga misi keilmuan Islam sebagai fondasi pengembangan institusi.
Di tengah pragmatisme pendidikan tinggi, langkah ini menjadi wujud komitmen kampus dalam membangun peradaban yang tidak hanya melahirkan lulusan siap kerja, tetapi juga ilmuwan yang menjaga tradisi keilmuan, integritas akademik, dan martabat bangsa.
