KETIK, MALANG – Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Naingolan terkait Indonesia yang tak hanya menyumbang asap, namun juga oksigen turut disesalkan oleh sejumlah pihak, termasuk akademisi.
Pernyataan tersebut dinilai tidak bijak di tengah krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membawa dampak bagi masyarakat hingga lintas negara.
Pakar Komunikasi Publik dan Manajemen Isu dan Krisis Universitas Brawijaya (UB), Prof Maulina Pia Wulandari menilai pemerintah justru sibuk membela diri dan gagal melakukan pendekatan komunikasi krisis.
Pemerintah seharusnya dapat berbicara tentang keselamatan, perlindungan, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan negara yang terdampak kebakaran hutan.
"Dalam situasi demikian (karhutla), masyarakat butuh informasi yang menenangkan, dapat dipercaya, dan memberikan kepastian mengenai tindakan pemerintah. Persoalannya bukan apakah hutan Indonesia menghasilkan oksigen, tapi mengapa argumentasi itu disampaikan ketika masyarakat sedang mempertanyakan dampak asap terhada kesehatan dan kehidupan mereka," ujarnya, Selasa, 13 Oktober 2026.
Bukan hanya tak bijak, Prof Maulina menilai pemerintah gagal membangun empati, jika dilihat dari perspektif manajemen isu dan krisis komunikasi. Empati tidak sekadar ungkapan prihatin, namun juga kemampuan menempatkan penderitaan masyarakat sebagai perhatian utama.
"Pemerintah gagal menentukan prioritas pesan. Masyarakat membutuhkan informasi tentang risiko kesehatan, perkembangan pemadaman, serta langkah-langkah perlindungan. Pernyataan tentang oksigen justru mengalihkan perhatian dari kebutuhan tersebut. Pemerintah terlihat lebih sibuk menjawab kritik daripada menjawab kebutuhan masyarakat," lanjutnya.
Pernyataan hutan Indonesia yang turut menyumbang oksigen bagi negara lain bukanlah tindakan yang meredakan kontroversi. Pernyataan tersebut justru memicu beragam kritik dari Malaysia sebab menunjukkan ketidakpekaan pemerintah di tengah krisis yang belum tuntas.
"Ketika krisis terjadi, pertanyaan pertama yang harus dijawab pemerintah bukanlah bagaimana membuktikan bahwa pemerintah tidak bersalah, melainkan bagaimana masyarakat dapat terlindungi," ungkapnya.
Syahganda juga sempat menyatakan bahwa karhutla merupakan peristiwa alam di luar kesalahan manusia dan meminta negara tetangga mengerti terkait kondisi tersebut.
Menurut Prof Maulina, pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah gagal dalam menjaga akurasi dan kehati-hatian informasi.
"Menyatakan karhutla sebagai fenomena alam di luar kesalahan manusia tanpa memperlihatkan dasar investigasi merupakan bentuk komunikasi risiko yang tidak memadai. Pemerintah semestinya membedakan faktor alam yang memperbesar risiko kebakaran dengan penyebab kebakaran yang telah dibuktikan," tegasnya.
Tak dapat dipungkiri kondisi alam ketika musim kemarau dan kekeringan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Namun pemerintah perlu membedakan faktor alam yang meningkatkan risiko karhutla dengan penyebab kebakaran yang dibuktikan melalui investigasi.
"Pemerintah justru akan lebih kredibel apabila berani mengatakan bahwa penyebab kebakaran di lokasi tertentu masih diselidiki, sambil menjelaskan tindakan pencegahan dan penanganan yang sedang dilakukan. Menurut saya, mengakui keterbatasan informasi bukanlah tanda kelemahan pemerintah. Sebaliknya, itulah salah satu fondasi komunikasi publik yang jujur dan bertanggung jawab," jelasnya. (*)
