KETIK, MALANG – Pengelolaan industri kecil dan menengah (IKM) rokok tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Penguatan manajemen organisasi, pembagian tugas, hingga pengendalian operasional juga menjadi faktor penting agar perusahaan mampu berkembang secara profesional dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Rektor II Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), Irma Tyasari, Ph.D., saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Manajerial dan Organisasi untuk Industri Pabrik Rokok (IKM Rokok) DBHCHT Tahun Anggaran 2026 di Kota Pasuruan, Senin, 9 November 2026.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tersebut, Irma membagikan materi mengenai manajemen organisasi, tata kelola perusahaan, pengendalian operasional, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP).
Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi IKM rokok adalah pengelolaan usaha yang terlalu bergantung pada pemilik. Kondisi ini dapat membuat pengambilan keputusan, pengawasan produksi, hingga pengelolaan sumber daya perusahaan belum berjalan secara optimal.
Padahal, industri rokok memiliki karakteristik bisnis yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari tenaga kerja, bahan baku, proses produksi, keuangan, distribusi, hingga kepatuhan terhadap regulasi.
"Industri Kecil dan Menengah (IKM) produksi rokok memiliki karakteristik bisnis yang cukup kompleks. Perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai target, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya manusia, bahan baku, proses produksi, keuangan, distribusi, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Irma dalam materi pelatihannya.
Wakil Rektor II Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), Irma Tyasari, Ph.D., saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Manajerial dan Organisasi. (Foto: Unikama)
Irma menilai, penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu langkah penting untuk membangun sistem manajemen yang lebih terstruktur. Penerapan prinsip ini tidak hanya dibutuhkan perusahaan berskala besar, tetapi juga relevan bagi industri kecil dan menengah.
Menurutnya, persoalan seperti pembagian tugas yang belum jelas, pengambilan keputusan secara informal, serta pengawasan operasional yang belum terintegrasi dapat menghambat perkembangan perusahaan.
"Bagi IKM produksi rokok, GCG bukan hanya diperlukan oleh perusahaan besar. Justru pada IKM, tata kelola sangat penting karena sering kali pemilik terlibat langsung dalam hampir seluruh keputusan operasional," papar Irma.
Ia menjelaskan, terdapat lima prinsip utama dalam penerapan GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
Penerapannya dapat dimulai dengan membangun pembagian tugas dan kewenangan yang jelas di setiap bagian perusahaan. Bagian produksi bertanggung jawab terhadap pencapaian target, bagian gudang mengelola persediaan, sedangkan bagian keuangan mengawasi anggaran dan biaya operasional.
Dengan sistem tersebut, setiap bagian memiliki tanggung jawab yang terukur sehingga pengelolaan perusahaan tidak lagi terpusat pada pemilik.
Selain tata kelola perusahaan, Irma juga menekankan pentingnya penyusunan SOP sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas usaha. Keberadaan SOP diperlukan agar setiap pekerjaan memiliki standar yang jelas dan dapat dilaksanakan secara konsisten.
"SOP merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh aktivitas operasional perusahaan dilaksanakan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Pada industri pabrik rokok, SOP dapat diterapkan dalam berbagai tahapan pekerjaan. Mulai dari pengadaan dan penerimaan bahan baku, penyimpanan di gudang, proses produksi, pemeriksaan kualitas, pemeliharaan mesin, hingga administrasi cukai.
Menurut Irma, prosedur kerja yang terdokumentasi juga dapat mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap kebiasaan maupun pengalaman individu. Dengan begitu, setiap pekerja dapat menjalankan tugas berdasarkan standar yang sama meskipun dikerjakan oleh orang berbeda.
Tidak hanya itu, pengendalian operasional juga perlu dilakukan dengan memanfaatkan data sebagai dasar evaluasi. Salah satu contohnya adalah ketika perusahaan tidak mampu mencapai target produksi yang telah ditetapkan.
Irma memberikan ilustrasi perusahaan dengan target produksi sebanyak 500.000 batang rokok per hari. Namun, realisasi produksinya hanya mencapai 470.000 batang.
Selisih tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebabnya, baik karena keterbatasan bahan baku, kesiapan mesin, ketersediaan tenaga kerja, maupun produk yang tidak memenuhi standar kualitas.
"Apabila target produksi 500.000 batang, sedangkan realisasi hanya 470.000 batang, manajer operasional harus mengidentifikasi penyebabnya. Penyebab harus berdasarkan data, bukan asumsi manajer," tegas Irma dalam materi presentasinya.
Pengendalian persediaan bahan baku juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Perusahaan perlu memiliki sistem pencatatan stok, pemeriksaan fisik persediaan, serta pengaturan batas minimum bahan baku agar proses produksi tidak terganggu.
Melalui materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut, Irma mendorong pelaku IKM rokok untuk mulai membangun sistem pengelolaan usaha yang lebih profesional. Penguatan manajemen organisasi, penerapan tata kelola perusahaan, dan penyusunan SOP diharapkan dapat membantu perusahaan mengelola sumber daya sekaligus mengendalikan risiko operasional.
Dengan demikian, keberhasilan industri tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas produksi, tetapi juga dari kemampuan perusahaan membangun sistem kerja yang efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)
