KETIK, MALANG – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggelar Cangkrukan Ekonomi Pancasila di NK Cafe, Kota Malang, Rabu, 5 Agustus 2026. Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk mengidentifikasi persoalan ekonomi di lapangan.
Tak hanya itu, acara ini juga turut merumuskan solusi ekonomi sekaligus mengawal implementasinya.
Ketua Panitia Cangkrukan Ekonomi Pancasila, Raden Djoni Sudjatmoko, mengatakan forum tersebut digelar atas arahan Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Menurutnya, kegiatan ini guna mendukung transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila.
“Kalau ILC hanya membahas, tetapi di sini mengkaji permasalahan dulu di lapangan, mengangkatnya di dalam forum Cangkrukan, bersama-sama dicari solusi, kemudian solusinya yang sudah disepakati dikawal sampai bisa terealisasi,” ungkap Djoni.
Djoni menambahkan, penyelenggaraan Cangkrukan Ekonomi Pancasila selaras dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila. Forum tersebut akan digelar secara berkala setiap dua bulan sekali.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya transformasi ekonomi menuju Ekonomi Pancasila.
“Ini akan dilaksanakan secara terus-menerus tiap dua bulan sekali mengkaji, membantu Presiden untuk melakukan transformasi ekonomi menuju benar-benar Ekonomi Pancasila,” katanya.
Pada penyelenggaraan perdana, forum ini mengangkat tema “Panggung UMKM Rakyat: Solusi Missing Link UU Cipta Kerja dengan Peraturan Perundangan Perpajakan UMKM.” Forum ini dihadiri sekitar 1.200 peserta dari berbagai kalangan. Panitia mencatat lebih dari 700 peserta mendaftar melalui Google Form, sementara sekitar 500 peserta lainnya hadir langsung di lokasi.
Forum ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari jajaran Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, pengurus PWNU Jawa Timur, perwakilan APEKSI, kepala daerah, akademisi, pelaku UMKM, hingga organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama.
Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha diperlukan untuk memperkuat daya saing UMKM.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih. Kami berharap ikhtiar bersama ini dapat memfasilitasi pelaku UMKM kita, terutama dalam hal inovasi, akses modal, hingga pemasaran,” kata Lathifah.
Selain forum diskusi, kegiatan ini juga menghadirkan bazar UMKM, klinik perpajakan, klinik permodalan, dan klinik hukum sebagai bentuk pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Panitia berharap forum yang digelar secara rutin tersebut mampu melahirkan solusi konkret bagi persoalan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung kebijakan ekonomi nasional yang berkeadilan.(*)
