Pembayaran Parkir Non Tunai Bakal Diterapkan di Kayutangan Heritage, Jukir Dapat Gaji

KETIK, MALANG – Pembayaran parkir di Kayutangan Heritage akan segera beralih dari tunai menuju non tunai. Kebijakan ini membuat juru parkir yang bertugas akan menerima gaji langsung dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.

Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra. Menurutnya penerapan parkir non tunai sebagai langkah memperbaiki layanan parkir yang ada di Kayutangan Heritage.

"Mau tidak mau akan kita lakukan perbaikan dalam rangka memberikan layanana terkait pelayanan parkir. Layanan parkir kita menggunakan skema atau kebutuhan perkembangan zaman. Kita akan memulai pembayaran secara non tunai," ujar Widjaja, Rabu (24/4/2024).

Untuk saat ini Widjaja masih mempersiapkan aturan dan mekanisme agar dapat segera diterapkan. Ia menyampaikan selama ini pendapatan juru parkir (jukir) diperoleh dari uang yang diterima dari pelanggan setiap harinya.

"Selama ini mereka (jukir) bayar dan pulang membawa uang langsung setiap hari. Jumlah yang disetorkan 30-40 persennya dari yang diterima. Tetapi ini tidak, semuanya harus masuk ke Pemda dulu melalui pembayaran non tunai tadi," lanjutnya.

Dengan menerapkan pembayaran non tunai, uang parkir akan langsung masuk ke Pemkot Malang. Kemudian para jukir akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari Pemkot Malang sesuai kesepakatan dan pendapatan parkir yang terkumpul .

"Bisa jadi kita janjikan kerjasama bisa bayar satu minggu sekali, sebulan sekali. Selama ini dia bisa langsung bawa pulang, sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi kamu kerja dulu, tak bayar satu minggu sekali. Uang itu masuk ke Pemda dulu," ucap Jaya.

Sementara ini Kayutangan Heritage akan menjadi titik percontohan penerapan pembayaran parkir secara non tunai. Dishub Kota Malang juga telah mendata jumlah juru parkir yang ada di Kayutangan Heritage. Dalam satu titik parkir dapat terisi sekitar 5-7 orang jukir.

"Kita harus memulai, kita sudah mendata berapa jumlah juru parkirnya di sana. Sementara akan kita ambil contoh di situ. Perangkatnya ini kita harus buat peraturannya dulu, kita ajukan pada BKAD, kita siapkan uangnya dulu," tutup Jaya.