.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Lingkungan Kota Malang masih dihantui sampah liar yang dibuang di kawasan jembatan Jalan Muharto. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang pun mencari opsi untuk TPS pengganti di kawasan tersebut.
Pasalnya hingga kini masih banyak masyarakat membuang sampahnya bukan di TPS yang telah disediakan. Akhirnya sampah pun bertumpuk hingga ke badan jalan.
Setiap pagi, petugas kebersihan dari DLH Kota Malang telah mengangkut sampah-sampah di kawasan tersebut. Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, menjelaskan, TPS yang ada di Muharto dalam kondisi rusak dan lama tidak berfungsi.
"Ke depan pelan-pelan saya akan mencari lokasi untuk pengganti lokasi TPS di situ. Ini masih mencoba area di sekitar itu yang memungkinkan," ujarnya, Rabu 1 Juli 2026.
DLH Kota Malang sendiri telah memasang peringatan agar masyarakat tidak membuang sampah di kawasan jembatan. Namun mengingat kondisi TPS yang sudah lama tak digunakan, masyarakat tetap membuang sampah di kawasan tersebut.
"Memang posisinya sebetulnya udah kita kasih tulisan untuk tidak membuang di situ. Karena jumlah volume sampah cukup banyak, sehingga area yang memungkinkan untuk penempatan pengambilan sampah di situ, maka dilakukan oleh penggerobak-penggerobak yang di sana," lanjutnya.
Opsi TPS baru rencananya akan menyasar aset milik Pemkot Malang yang berada di sepanjang Jalan Muharto maupun dekat Makam Polehan. Pemilihan lokasi TPS juga mempertimbangkan jarak agar tidak menyusahkan penggerobak yang bertugas di sana.
"Cari lokasi yang memungkinkan, karena kalau agak jauh dari sana, penggerobak dari Muharto ini malah kesusahan. Nanti masyarakat di Muharto yang saat ini sudah sadar untuk tidak membuang di sungai, gara-gara kejauhan malah balik lagi buang ke sungai. Makanya kita mencari lokasi yang tidak terlalu jauh," sebutnya.
Raymond menambahkan, salah satu alasan TPS Muharto tak lagi berfungsi ialah alih fungsi sebagai tempat tinggal sementara oleh masyarakat.
"Sama penduduk di sana malah digunakan untuk area tempat tinggal sementara. Jadi, dulu kayak pembangunan di depan kan itu ada rusun milik provinsi," tuturnya. (*)
