.png){kind=logo}
KETIK, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember menerima tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan total nilai lebih dari Rp223 miliar. Dana tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp151,6 miliar dan kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 2024 senilai Rp71,5 miliar.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut penerimaan dana tersebut sebagai dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Kabupaten Jember. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia yang dinilai memberikan perhatian terhadap potensi ekonomi daerah.
Gus Fawait mengatakan Pemkab Jember masih melakukan pengecekan terhadap dokumen dan rincian penerimaan dana tersebut. Setelah seluruh data terverifikasi, pemerintah daerah akan menyampaikan informasi lebih lengkap kepada masyarakat melalui awak media.
Meski demikian, Gus Fawait memastikan Pemkab Jember bersama DPRD akan mengarahkan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan dan penjaringan aspirasi masyarakat.
"Kalau sudah itu selesai semua, tentu saya dengan DPRD, berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sudah disuarakan baik di Wadul Gus E, Bunga Desaku maupun ketika anggota DPRD turun ke bawah, reses ya," kata dia, setelah menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 di DPRD Jember, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut Gus Fawait, hasil reses anggota DPRD Jember akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Aspirasi tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
Ia menyebut pembangunan dan perbaikan jalan serta penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai beberapa kebutuhan yang banyak disuarakan masyarakat. Kondisi infrastruktur desa menjadi perhatian karena keterbatasan transfer ke daerah turut berdampak pada kemampuan pemerintah dalam melakukan pembangunan.
"Karena kita tahu sekarang, memang adanya pengurangan transfer dari daerah, tentu jalan desa banyak yang rusak dan lain sebagainya," tuturnya.
Pemkab Jember selanjutnya berencana mengarahkan sebagian dana tersebut untuk memperkuat pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan. Pemerintah tidak hanya akan memprioritaskan jalan, tetapi juga kebutuhan lain yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan keselamatan warga.
"Tentu kita harus bantu infrastruktur yang ada di pedesaan baik itu jalan, lampu, irigasi dan lain sebagainya, yang itu bermanfaat bukan cuma masalah ekonomi, tetapi untuk keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa di Kabupaten Jember," tegasnya.
Dengan tambahan dana transfer tersebut, Pemkab Jember berharap dapat memperluas ruang fiskal untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah akan memadukan kemampuan anggaran dengan aspirasi warga agar penggunaan dana memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat di wilayah perdesaan. (*)
