.png){kind=logo}
KETIK, JEMBER – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jember tercatat sebesar 3,06 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah tingkat pengangguran terbuka secara nasional maupun Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember Hadi Mulyono mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kondisi ketenagakerjaan daerah. Meski demikian, pemerintah tidak ingin menjadikan penurunan persentase pengangguran sebagai alasan untuk mengurangi perhatian terhadap persoalan lapangan kerja.
Menurut Hadi, tantangan ketenagakerjaan Jember tetap cukup besar karena daerah ini memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut membuat jumlah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan tetap banyak meskipun persentase TPT mengalami penurunan.
“Jumlahnya masih banyak karena Kabupaten Jember jumlahnya banyak. Dan itu menjadi konsen dari pimpinan kita, Gus Bupati Jember, yang selalu menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan adalah program utama atau program prioritas. Salah satunya melalui peningkatan penempatan tenaga kerja,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Jember menempatkan peningkatan penempatan tenaga kerja sebagai salah satu bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat yang berada dalam usia produktif dapat memperoleh pekerjaan dan memiliki sumber pendapatan yang lebih baik.
Hadi menjelaskan, pemerintah tidak cukup hanya melihat angka pengangguran dari sisi persentase. Pemerintah juga perlu memperhatikan jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja serta masyarakat yang masih membutuhkan akses terhadap pekerjaan.
Besarnya jumlah penduduk Jember membuat kebutuhan terhadap lapangan kerja tetap tinggi. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas akses masyarakat terhadap dunia kerja sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Dalam konteks tersebut, Disnaker Jember terus menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja. Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah ialah penyelenggaraan bursa kerja yang mempertemukan pencari kerja dan perusahaan dalam satu kegiatan.
Jember Job Fair 2026 menjadi salah satu upaya tersebut. Kegiatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kesempatan kerja sekaligus mengikuti proses rekrutmen yang diselenggarakan perusahaan peserta.
Namun, pemerintah melihat penempatan tenaga kerja sebagai persoalan yang membutuhkan upaya berkelanjutan. Peluang kerja yang tersedia harus terus diperluas agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sesuai pendidikan, keterampilan, dan kebutuhan dunia usaha.
Disnaker juga perlu memastikan informasi mengenai lowongan kerja dapat diakses masyarakat secara luas. Dengan akses informasi yang lebih mudah, pencari kerja dapat mempersiapkan diri dan mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
Bagi Pemkab Jember, penurunan TPT menjadi capaian yang perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Pemerintah tetap harus mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja agar peningkatan angkatan kerja tidak diikuti kenaikan jumlah pengangguran.
Upaya memperluas penempatan tenaga kerja juga memiliki kaitan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Ketika masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan, kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup diharapkan ikut meningkat.
Karena itu, Hadi berharap berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah daerah dapat menghasilkan penyerapan tenaga kerja secara nyata. Ia juga berharap perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang mempertemukan dunia usaha dengan masyarakat pencari kerja.
“Harapan saya mudah-mudahan ini berjalan lancar. Yang kedua, harapan saya bisa mengurangi angka pengangguran dan pencari kerja di Kabupaten Jember bisa diterima baik oleh perusahaan yang hadir di sini,” pungkasnya. (*)
