KETIK, JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengingatkan bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya datang dari kekuatan militer. Perang kognitif yang memengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diwaspadai, terutama di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan algoritma penyebaran informasi.
Ace menjelaskan, ketahanan nasional mencakup berbagai dimensi, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga demografi. Karena itu, penguatan ketahanan negara tidak dapat hanya mengandalkan aspek pertahanan militer.
"Kita menyampaikan ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, demografi kita," ujar Ace.
Menurut dia, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketahanan nasional. Masyarakat perlu memahami berbagai bentuk ancaman yang berkembang agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat membentuk persepsi atau mengarahkan cara berpikir.
Perkembangan AI dan penggunaan algoritma dalam distribusi informasi menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian. Teknologi tersebut menuntut masyarakat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menerima, memeriksa, dan menilai informasi yang beredar.
Ace mengingatkan bahwa masyarakat perlu menyadari kemungkinan menjadi bagian dari kekuatan yang dimanfaatkan dalam situasi tersebut.
"Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai," tuturnya.
Menurut Ace, menghadapi tantangan ketahanan nasional membutuhkan kolaborasi antarlembaga dan seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya menyangkut penguatan pertahanan, tetapi juga kesadaran terhadap dimensi ideologi, sosial, budaya, dan arus informasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kerja sama Lemhannas dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Kedua lembaga menandatangani nota kesepahaman di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Kerja sama yang ditandatangani Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dan Ketua Umum PWI Akhmad Munir itu mencakup pendidikan kepemimpinan, pelatihan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, pertukaran informasi dan narasumber, serta penyelenggaraan kegiatan ilmiah.
Ketua Umum PWI Akhmad Munir menyatakan bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan melalui pemberitaan. Ia menegaskan, pers perlu menghasilkan informasi yang turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merawat keberagaman bangsa. (*)
