KETIK, JAKARTA – Sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) hingga Selasa, 20 Oktober 2026.
Program yang ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial tersebut direncanakan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
Perkembangan digitalisasi perlinsos itu dilaporkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi perlinsos diarahkan untuk menghadirkan penyaluran bantuan sosial yang lebih adil dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.
“Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial,” ujar Luhut.
Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat menjelaskan, uji coba digitalisasi perlinsos saat ini telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta KK telah terdaftar dalam sistem tersebut.
Pelaksanaan program turut didukung sekitar 775 ribu agen perlinsos yang membantu proses pendaftaran masyarakat.
Sementara itu, jumlah pendaftar melalui portal perlinsos telah mencapai lebih dari 600 ribu orang per hari.
DEN juga menyampaikan hasil studi terhadap pelaksanaan uji coba digitalisasi perlinsos di Provinsi Bali.
Berdasarkan kajian tersebut, penggunaan sistem digital mampu menekan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan sosial.
“Dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun 4,1 persen,” jelas Firman.
Penurunan exclusion error menunjukkan berkurangnya potensi masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima.
Sementara itu, penurunan inclusion error menunjukkan berkurangnya potensi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria tetapi tercatat sebagai penerima bantuan.
Menurut Firman, hasil kajian tersebut menunjukkan digitalisasi perlinsos dapat membantu meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Luhut menambahkan, pemerintah ke depan mengarahkan bantuan semakin berbasis transfer langsung kepada penerima.
Dengan demikian, bantuan diharapkan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak, bukan melalui subsidi produk.
“Pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” tutur Luhut.(*)
