KETIK, JAKARTA – Sebanyak lima pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia.
Lima pejabat yang dinonaktifkan, yakni Kepala Lapas (Kalapas) Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.
Menurut Inspektur Jenderal Kemenimipas, Rudi Setiawan, penonaktifan lima pejabat Lapas Kelas IIA Cibinong merupakan buntut dari temua fasilitas mewah yang diungkap oleh Ombudsman RI.
Lima pejabat struktural tersebut dicopot karena diduga bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan Ombudsman RI.
"Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," katanya seperti dilansir Suara.com, jejaring Ketik.com, Sabtu, 26 September 2026.
Rudi mengatakan bahwa Kepala Urusan Umum ikut dinonaktifkan karena dinilai sebagai pejabat yang membidangi barang dan fasilitas di lingkungan lapas.
"Yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara, fasilitas-fasilitas ini beliau lah yang mengurus," tegas Rudi.
Selanjutnya, para pejabat yang dinonaktifkan tersebut akan menjalani pemeriksaan. Kemenimipas menegaskan akan mengakomodasi seluruh temuan dari Ombudsman RI.
"Semuanya itu menjadikan objek buat kami untuk memeriksa, dimana barang-barang itu keberadaannnya dan kenapa berpindah," tegas Rudi.
"Supaya kita bisa menemukan peristiwanya, kemudian melihat siapa yang harus bertanggung jawab, tentunya hal paling penting kita memperbaiki tata kelola yang harus dilaksanakan Lapas Kelas IIA Cibinong," pungkasnya.(*)
