KETIK, JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, mengkritik fenomena penyalahgunaan isu Hak Asasi Manusia (HAM) global yang menurutnya kerap dijadikan tameng dalam membela perilaku LGBT.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Mudzakarah Hukum Nasional Komisi Hukum MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 2 Juli 2026.
Ia menilai, dalam perspektif Islam, HAM tidak bersifat absolut dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan nilai lain.
“Bagi mereka para pembela LGBT, mereka suka berlindung di balik aturan HAM," katanya dalam keterangan resminya.
"Jadi dalam perspektif Islam, HAM itu bukan sesuatu yang absolut. Ketika atas nama HAM tapi kemudian bertentangan dengan HAM itu sendiri, ya tidak bisa dong,” lanjutnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, esensi HAM dinilai telah diputarbalikkan ketika digunakan untuk membela kelompok LGBT. Katanya, sering kelompok LGBT kerap menggunakan tameng HAM.
Padahal LGBT dinilai sebagai penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“LGBT itu normal nggak? Perkawinan itu kan antara laki dan perempuan. Jadi kalau antara laki-laki dengan laki-laki, gimana? Itu melanggar undang-undang dan harus diberi sanksi,” tegasnya.
Dengan demikian, ia berharap negara harus tegas mengambil sikap ini agar perkara tersebut tidak dipandang lumrah.
“Masa kita negara Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa, membiarkan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Tuhan?," pungkasnya. (*)
Ketum MUI Kritik Penggunaan Isu HAM untuk Tameng Bela LGBT: Ya Tidak Bisa Dong!
6 Juli 2026 18:49 6 Jul 2026 18:49
Hanifuddin Musa, Al Ahmadi
Redaksi Ketik.com
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menyampaikan pandangannya dalam Mudzakarah Hukum Nasional Komisi Hukum MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Juli 2026. (Foto: MUI)
Tags:
LGBT MUI HAM Kh Anwar Iskandar Majelis Ulama Komisi Hukum Mudzakarah Nasional Hak Asasi Isu Lgbt Hotel Sahid Jakarta Pusat info jakarta Berita JakartaBaca Juga:
MUI Dukung Kapolri Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ingatkan Bahaya MakarBaca Juga:
GPI Jakarta Raya Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden, Minta Gantikan GibranBaca Juga:
Formappi Dukung MAKI dan ARUKKI Segera Ajukan Praperadilan CSR BI-OJK ke PN JakselBaca Juga:
DPD RI Bahas RUU Migas Bersama FSPPB, Dorong Penguatan Kedaulatan Energi NasionalBaca Juga:
172 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, NasDem TerbanyakBerita Lainnya oleh Hanifuddin Musa
19 November 2026 14:33
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Dihukuman Mati
19 November 2026 12:30
Sah! DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset
19 November 2026 11:52
Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris di Enam Provinsi, Ini Daftar Wilayahnya
19 November 2026 10:08
Lagi Cari Kerja? RSUD Koja Buka Rekrutmen PJLP, Terbuka untuk 3 Formasi
18 November 2026 16:54
Jelang Natal dan Tahun Baru, Khofifah Waspadai Kenaikan Harga Cabai, Bawang Merah, dan Telur
