.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin meyakini pemerintah tidak akan ikut campur dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2026, hingga Minggu, 31 Agustus 2026, di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Ma’ruf menyampaikan hal tersebut usai memimpin pertemuan tertutup sejumlah ulama sepuh NU di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia berharap pelaksanaan Muktamar NU tidak diwarnai oleh pengaruh dari pihak-pihak tertentu, termasuk isu mengenai adanya campur tangan dari lingkungan Istana.
“Dan juga jangan sampai ada Muktamar itu diwarnai oleh seperti adanya pihak-pihak pengaruh oleh pihak tertentu, ya dari isu-isu istana misalnya. Saya yakin, kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu,” kata Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, pemerintah selama ini tidak mencampuri berbagai persoalan internal yang terjadi di tubuh NU.
Ia mengatakan, persoalan organisasi seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal, termasuk melalui jalan islah atau perdamaian.
“Karena mereka selama ini selalu kalau masalah NU tidak pernah ikut campur, supaya diselesaikan lewat seperti waktu konflik adanya masa yang lalu, mereka tidak mengambil tapi penyelesaiannya dilakukan melalui islah secara internal,” ujarnya.
Tak Dukung Salah Satu Pihak
Ma’ruf juga mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu pihak dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-35.
Menurutnya, pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya proses dan dinamika Muktamar kepada organisasi Nahdlatul Ulama.
“Maka di dalam juga Muktamar ini, yang kami dengar, mereka juga tidak akan ikut mendukung satu pihak, tetapi menyerahkan kepada NU,” kata Ma’ruf.
Ia menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam dinamika internal organisasi tersebut.
Apabila terdapat pihak atau oknum yang mencoba memberikan pengaruh dalam proses Muktamar, Ma’ruf menilai tindakan tersebut belum tentu merupakan kebijakan resmi pemerintah.
“Jadi kalaupun ada oknum itu, itu mungkin belum tentu itu kebijakan pemerintah ya, kita katakan begitu,” katanya.
Ma’ruf pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga pelaksanaan Muktamar NU agar berlangsung sesuai prinsip organisasi dan tidak dicederai oleh kepentingan tertentu.
“Karena itu, jangan ada itu, tidak boleh ada itu. Ya, itu seruan kepada semua pihak untuk menghindari hal-hal yang mencederai,” ujarnya.(*)
