KETIK, TANGERANG – Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan Bantuan Jaminan Sosial Keluarga Tahun 2026 berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyaluran tahap pertama ini dipusatkan di Kabupaten Tangerang.
Gubernur Banten Andra Soni menyalurkan langsung bantuan tersebut kepada warga di Gedung Serbaguna Kecamatan Rajeg, Senin (2/11/2026).
"Tahun ini kami baru menganggarkan untuk 16 ribu lebih warga Banten. Semoga tahun depan bisa dimaksimalkan," ujar Andra Soni.
Andra Soni menjelaskan, penggunaan DTSEN bertujuan agar bantuan tepat sasaran. Seluruh proses penyaluran tahap pertama ini juga didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memastikan perencanaan berjalan sesuai.
"Kami pastikan juga tidak ada satu rupiah pun pungutan terhadap bantuan sosial ini," tegasnya.
Program perlindungan sosial ini merupakan bagian dari lima jenis bantuan sosial yang disalurkan Pemprov Banten tahun ini. Kelimanya meliputi bantuan jaminan sosial keluarga, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan sosial disabilitas, bantuan sosial anak telantar, serta bantuan sosial lansia.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman, mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Mudah-mudahan apa yang menjadi program Pemprov Banten terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutur Lukman.
Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyebut, dari total penyaluran di Provinsi Banten, sebanyak 2.200 warga Kabupaten Tangerang menerima manfaat. Selain bantuan sosial, Maesyal juga berterima kasih atas bantuan infrastruktur jalan dari Pemprov Banten.
"Pemkab Tangerang juga turut menyalurkan bantuan sosial untuk 4.000 warga. Bapak dan Ibu harus selalu menjaga kesehatan dan bahagia," kata Maesyal.
Andra Soni berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus disinergikan dengan program bantuan dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menegaskan program pendidikan gratis bagi SMA, SMK, dan sekolah khusus swasta di Banten. Ia menekankan, tidak boleh ada lagi anak Banten yang putus sekolah karena faktor biaya.
"Tidak ada alasan anak-anak Banten putus sekolah. Kalau ada yang putus sekolah, laporkan ke kepala desa. Saya meyakini, pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan," ujarnya.
Untuk diketahui, pada 2026 Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,15 miliar untuk 16.311 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Masing-masing KPM memperoleh bantuan uang tunai senilai Rp 500.000. (*)
