KETIK, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap, setidaknya ada empat masalah yang dihadapi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ia menduduki jabatan Kepala BGN.
Masalah tersebut meliputi praktik koruptif, tata kelola yang belum jelas, komunikasi yang buruk, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah.
Pernyataan ini disampaikan Sudaryono dalam 100 hari kerja sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dan Dadan Hindayana yang dicopot oleh Presiden Prabowo.
Sudaryono menceritakan, salah satu hal yang membuatnya terkejut saat mulai bertugas di BGN pada Juli 2026 lalu adalah, terbatasnya jumlah pegawai yang harus mengawasi puluhan ribu dapur MBG.
"Saat itu BGN hanya memiliki sekitar 700 man power untuk mengendalikan sekitar 27 ribu dapur MBG. Sementara itu, sarana pengawasan masih sangat terbatas dan kerja sama dengan kementerian lain belum berjalan optimal," katanya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Akibatnya, lanjut Sudaryono, ada empat masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.
Masalah pertama adalah praktik koruptif yang menurut Sudaryono, telah menjalar hingga ke tingkat pelaksana di dapur MBG.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti ikan busuk dari kepala. Artinya, jika penyimpangan terjadi di tingkat pimpinan, perilaku serupa bisa ditiru oleh orang-orang di bawahnya.
"Kalau ibarat ikan, ikan busuk dari kepala. Kalau kepalanya nyolong kira-kira bawahnya boleh ya dan nyolong-nyolong sampai ke bawah," katanya.
Masalah kedua berkaitan dengan tata kelola MBG yang dinilai belum tertata dengan baik.
Persoalan ini mencakup standar dan kelayakan dapur, kualitas fasilitas, penggunaan anggaran untuk belanja kebutuhan, hingga pelayanan makanan kepada penerima manfaat.
Ketiga masalah komunikasi yang masih buruk. Keempat masalah lemahnya koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Sudaryono mencontohkan, ada kepala daerah yang tidak dilibatkan saat penentuan lokasi dapur MBG. Akibatnya, pemerintah daerah bisa tidak mengetahui lokasi dapur yang bermasalah ketika terjadi insiden, termasuk kasus keracunan.
Padahal, menurutnya, pelaksanaan program sebesar MBG membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Karena itu, berbagai persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam pembenahan program MBG. Pembenahan ini menjadi hal penting agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan tujuan program. (*)
