55 Ribu Buruh Terancam PHK, DPR dan Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK

KETIK, JAKARTA – DPR RI memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, dan penasihat khusus presiden.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang berpotensi berdampak pada puluhan ribu pekerja.

“Tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani, Desk Ketenagakerjaan Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sabtu, 27 Juni 2026.

Menurut Dasco, sekitar 55 ribu buruh berpotensi terdampak PHK akibat kenaikan harga gas industri dari sekitar 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per MMBTU.

Kondisi ini dikhawatirkan tidak hanya memengaruhi industri keramik, tetapi juga sektor tekstil dan industri padat karya lainnya.

“Pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Dari DPR nanti akan dipimpin oleh (Wakil Ketua DPR RI) Pak Cucun Samsurijal,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menjelaskan Satgas akan memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar persoalannya, mulai dari pasokan energi, penurunan permintaan pasar, hingga konflik internal manajemen perusahaan.

Ketua Satgas Mitigasi PHK yang juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Satgas dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas kementerian, serikat pekerja, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemantauan serta mitigasi terhadap potensi PHK.

“Kita bekerja bersama-sama untuk melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi timbulnya PHK,” ujar Prasetyo.

Melalui koordinasi ini, DPR berharap langkah mitigasi dapat dilakukan sejak dini sehingga upaya penyelesaian tidak hanya dilakukan setelah PHK terjadi, melainkan berfokus pada pencegahan dan penyelamatan lapangan kerja. (*)