Wabup Asahan Tekankan Integritas dan Transparansi dalam Rakorpem Oktober 2026

KETIK, ASAHAN – Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat komitmen antikorupsi sekaligus memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Rianto saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) Kabupaten Asahan periode Oktober 2026 di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Selasa, 27 Oktober 2026.

Dalam sambutannya, Rianto mengingatkan bahwa upaya mewujudkan Kabupaten Antikorupsi tidak boleh hanya berorientasi pada perolehan penghargaan atau predikat. Menurut dia, komitmen antikorupsi harus tercermin dalam praktik pemerintahan sehari-hari, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.

“Predikat Kabupaten Antikorupsi bukan sekadar penghargaan atau simbol di atas kertas. Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Integritas harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur, bukan hanya sebatas memenuhi persyaratan penilaian,” kata Rianto.

Ia juga meminta seluruh jajaran Pemkab Asahan menjadikan proses penilaian oleh tim observasi dan tim penilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai momentum untuk menunjukkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mendukung proses tersebut, Rianto menginstruksikan seluruh OPD dan pihak terkait memeriksa kembali setiap instrumen, kriteria, serta dokumen pendukung yang menjadi persyaratan penilaian. Ia meminta seluruh kebutuhan administrasi dipenuhi secara lengkap dan sesuai ketentuan.

Selain menekankan aspek antikorupsi, Rianto mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai dengan koridor hukum dan menghasilkan keluaran yang dapat dirasakan masyarakat. Ia menilai keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat program yang dijalankan.

“Keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih disiplin, memperkuat sinergi, menjaga integritas, dan memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan,” tutupnya.

Melalui Rakorpem Oktober 2026, Pemkab Asahan mendorong penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan akuntabilitas pemerintahan, serta optimalisasi realisasi anggaran. Seluruh upaya tersebut diharapkan berjalan dengan mengedepankan transparansi, integritas, kepatuhan terhadap aturan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)