KETIK, SLEMAN – Suara gemercik air yang mengalir di saluran tersier mendadak menjadi ritme kehidupan yang paling dinamis bagi ribuan petani di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata dan alih fungsi lahan yang perlahan menggerus wilayah agraris, air bukan lagi sekadar komoditas alam yang datang begitu saja. Ia adalah darah yang menghidupkan eksistensi Sleman sebagai salah satu lumbung pangan utama di provinsi tersebut.
Namun, menjaga agar air bersih itu bisa mengalir tanpa putus hingga ke petak sawah paling ujung (tail-end) bukanlah perkara membalik telapak tangan. Selama bertahun-tahun, persoalan klasik di lapangan selalu berulang: mulai dari gesekan antarpetani akibat perebutan debit air, tumpukan endapan sedimen, hingga sampah rumah tangga yang tanpa sadar dibuang warga ke aliran irigasi.
Melihat kerentanan ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman tak tinggal diam. Mengaktualisasikan program yang sudah di rencanaksn , di bawah arahan Kepala Bidang Sumber Daya Air, Haryadi Widodo, ST MT, instansi ini turun tangan merajut kembali kesadaran kolektif warga tani lewat pendekatan yang lebih membumi.
Berdasarkan data dan regulasi kementerian, tanggung jawab di pundak dinas ini tidak main-main. Kewenangan pengelolaan di wilayah Sleman mencakup 875 Daerah Irigasi (DI) dan 2.088 bendung, dengan total luas areal sawah yang membentang hingga sekitar 16.000 hektar. Dari angka yang masif itu, seluas kurang lebih 6.000 hektar kini berada di bawah naungan langsung Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) serta Gabungan P3A (GP3A) yang aktif dibina.
Baca Juga:
Kejaksaan dan ASLINMAS Tebar Bibit Cabai di Brebes Wujud Nyata Sumpah Pemuda untuk Ketahanan PanganDari total 24 GP3A dan 224 P3A yang terdaftar secara resmi, sebanyak 81 kelompok kini telah bertransformasi menjadi lembaga yang aktif dan mandiri. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Di balik itu ada proses panjang pembinaan berkelanjutan yang diberikan oleh DPUPKP Sleman.
"Pengurus dan anggota P3A pembinaannya dibekali pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air serta kelembagaan," ungkap Haryadi Widodo, menjelaskan bentuk intervensi pembinaan tersebut.
Tidak hanya itu, para petani juga disokong dengan bantuan stimulan berupa bahan material dan upah kerja untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi tersier secara swakelola.
Transformasi nyata dari pembinaan ini salah satunya terpancar dari kisah sukses P3A Tirto Rukun yang mengelola Daerah Irigasi Dhuri Karangkalasan. Alih-alih berjalan kaku, kelompok ini justru berani mengambil langkah progresif dengan merangkul generasi milenial untuk terjun langsung mengoptimalkan irigasi swadaya.
Baca Juga:
Diinisiasi Dinas Pendidikan Jatim, Program SIKAP Pemprov Sabet Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2026Hasilnya? Buah manis pun dipetik. P3A Tirto Rukun sukses menyabet gelar Juara 1 Lomba P3A Tingkat Provinsi DIY sekaligus Juara 2 Lomba P3A Tingkat BBWS Serayu Opak pada tahun 2023 lalu.
Tidak hanya urusan fisik saluran, pendekatan persuasif juga diterapkan untuk meredam potensi konflik horizontal yang kerap membayangi musim paceklik.
Haryadi Widodo mengungkapkan bahwa sengketa distribusi air kini berhasil ditekan secara drastis melalui terobosan integratif di tingkat akar rumput. Salah satu langkah unik yang diambil adalah merangkul para pembudidaya ikan di bagian hulu untuk masuk menjadi anggota resmi P3A.
"Pembagian air oleh P3A kini telah terjadwal dengan baik, sehingga berhasil meminimalisir potensi gesekan dan perebutan air antarpetani," kata Haryadi. Bahkan, para pembudidaya ikan di hulu kini diarahkan beralih ke jenis ikan non-bersisik saat musim kemarau agar tidak membutuhkan aliran air secara terus-menerus.
Sinergi Kebijakan dan Gerakan Nyata di Lapangan
Kemandirian kelembagaan para petani di Sleman tentu tidak lahir dalam semalam. Koordinasi lintas sektoral terus dirawat secara institusional melalui Komisi Irigasi yang rutin menggelar sidang sebanyak tiga kali dalam setahun.
Forum strategis ini melibatkan 11 orang anggota yang merupakan perwakilan petani pemakai air dan petani ikan dari tiga wilayah utama: Sleman Barat, Sleman Tengah, dan Sleman Timur.
Di meja sidang inilah mereka duduk bersama untuk memetakan perkiraan iklim, alokasi air, hingga merumuskan pola tanam adaptif guna mengantisipasi ancaman kemarau panjang.
Menariknya, setiap aspirasi maupun usulan perbaikan infrastruktur yang lahir dari sarasehan petani tidak lantas mengendap di meja birokrasi. Haryadi Widodo memastikan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menindaklanjuti setiap aspirasi melalui verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim teknis Bidang Sumber Daya Air.
Usulan prioritas tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dinas, sebelum akhirnya direalisasikan melalui skema swakelola kelompok.
Aksi nyata dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini paling kasat mata terlihat dalam agenda rutin Gerakan Irigasi Bersih (GIB). Digelar secara berkala dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Maret dan September, aksi gotong royong ini difokuskan pada 45 titik Daerah Irigasi sesuai jumlah P3A yang berpartisipasi.
Dengan melibatkan 25 orang anggota dari setiap kelompok, total ada 1.125 petani yang turun langsung ke lumpur untuk membersihkan saluran.
Hasil kerja fisik tersebut langsung terlihat di lapangan. Sepanjang periode program ini, total saluran irigasi yang berhasil dibersihkan dari endapan sedimen dan tumpukan sampah plastik mencapai kurang lebih 9.000 meter. Volume sampah yang diangkat pun bervariasi, di mana Haryadi mencatat bahwa pada saat musim penghujan, volume sampah dan sedimen yang terangkut relatif jauh lebih banyak dibandingkan dengan musim kemarau.
Namun, di luar angka-angka tersebut, ada hal yang jauh lebih penting yang berhasil diubah: tumbuhnya kesadaran kolektif di tengah masyarakat untuk tidak lagi memperlakukan saluran irigasi sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga.Evaluasi teknis lapangan yang dilakukan oleh DPUPKP Sleman menunjukkan hasil yang memukau.
"Berkat kombinasi pembinaan kelembagaan, penataan jadwal giliran air, dan pembersihan endapan secara berkala, efisiensi debit serta kecepatan aliran air irigasi mengalami lonjakan signifikan hingga kurang lebih 50 persen sampai ke area sawah terujung (tail-end)," ujar Haryadi Widodo.
Keberhasilan ini membuktikan bahwa program penguatan kelembagaan dan GIB bukan sekadar kegiatan seremonial belaka. Di tangan para petani Sleman yang dikoordinasikan secara sistematis oleh DPUPKP, rasa memiliki atau handarbeni terhadap infrastruktur irigasi telah menjelma menjadi perisai kokoh.
Dukungan stimulan berupa bahan material, upah kerja, hingga fasilitasi akomodasi bagi 45 kelompok P3A yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi bahan bakar tambahan bagi para petani untuk terus merawat asa.
Melalui tetesan air yang terdistribusi secara berkeadilan dari hulu hingga hilir, Kabupaten Sleman kini kian kokoh meneguhkan posisinya sebagai benteng pertahanan ketahanan pangan di tanah Jawa.(*)