BPS RI Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Jember 6,35 Persen, Kemiskinan Turun 15.990 Jiwa

KETIK, JEMBER – Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengapresiasi capaian pembangunan Kabupaten Jember yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Jember mencapai 6,35 persen pada triwulan I 2026 dan tetap tumbuh 5,9 persen pada triwulan II 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti saat bertemu Bupati Jember Muhammad Fawait di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas perkembangan ekonomi daerah, penurunan kemiskinan, serta penguatan penggunaan data statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

Amalia menilai capaian Jember menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengejar peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Pemkab Jember dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama melalui proses verifikasi dan validasi masyarakat yang masuk desil pertama dan kedua.

Menurut Amalia, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan dan memastikan bantuan maupun program pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang tepat.

“Ini keren sekali, kami jadi semangat untuk terus berkolaborasi,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan hasil verifikasi masyarakat desil pertama dan kedua kepada BPS RI. Pemkab Jember selanjutnya menargetkan perluasan pendataan hingga kelompok desil ketiga dan keempat.

Untuk mendukung proses tersebut, Pemkab Jember melibatkan aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa yang menjalani kuliah kerja nyata (KKN), serta relawan. Pelibatan berbagai unsur ini bertujuan memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.

“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” kata Gus Fawait.

Pemkab Jember juga berencana mengembangkan aplikasi yang terhubung dengan BPS RI. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memperbarui data masyarakat secara berkala sehingga kebijakan penanganan kemiskinan lebih sesuai dengan kondisi terkini.

Fawait menyebut jumlah penduduk miskin di Jember telah berkurang sekitar 15.990 orang. Capaian tersebut juga membuat Jember tidak lagi menempati posisi kedua daerah dengan jumlah penduduk miskin absolut terbesar di Jawa Timur.

Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” ujarnya.

Untuk mempercepat pembangunan daerah, Jember juga memperoleh dukungan sejumlah program dan bantuan dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut meliputi revitalisasi 258 sekolah dengan nilai Rp187,38 miliar serta bantuan sektor pertanian sekitar Rp312 miliar.

Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 390.744 keluarga penerima manfaat. Jember juga mendapatkan pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp221,99 miliar.

Di sektor pemenuhan gizi, potensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember disebut mencapai Rp4,6 triliun per tahun. Berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

Pemkab Jember dan BPS RI selanjutnya akan memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data serta evaluasi kebijakan pembangunan. Kolaborasi tersebut diharapkan memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)