Banjir Jadek Kopo Jadi Perhatian, Bupati KDS Dorong Penanganan Terpadu Bersama Pemprov Jabar

KETIK, BANDUNG – Persoalan banjir yang berulang di kawasan Jalan Raya Kopo Sayati atau yang dikenal sebagai Jalan Jadek (Jalan Dengdek), Kecamatan Margahayu, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS) menyebut, komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat telah dilakukan dan anggaran sebesar Rp2 miliar disiapkan untuk penyelesaian persoalan Jadek dan sekitarnya.

“Di Jadek, Margahayu, hujan satu jam saja sudah banjir. Kemarin sudah kita lakukan komunikasi dengan Pak Gubernur, dan alhamdulillah dianggarkan Rp2 miliar untuk penyelesaian Jadek dan sekitarnya,” ungkap KDS saat memberikan arahan dalam kegiatan Siraman Rohani Awal Bulan November di Gedung Mohammad Toha, Soreang, Senin (2/11/2026).

Menurut KDS, persoalan di kawasan tersebut membutuhkan perhatian serius karena banjir tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada kelancaran mobilitas di salah satu jalur penghubung kawasan Kopo-Sayati menuju Soreang.

Persoalan banjir Jadek sebelumnya kembali mencuat pada 29 September 2026. Saat itu, genangan di Jalan Raya Kopo-Sayati dilaporkan mencapai sekitar satu meter di sejumlah titik hingga menyebabkan kendaraan kesulitan melintas dan sebagian pengendara harus mencari jalur alternatif. 

Penanganan kawasan tersebut juga mulai diarahkan melalui koordinasi lintas instansi. Pada 30 Oktober 2026, Danlanud Sulaiman bersama Camat Margahayu meninjau langsung kawasan Jalan Raya Jadek untuk melihat kondisi lapangan dan memantau upaya penanganan banjir.

Sejumlah langkah yang menjadi perhatian meliputi normalisasi dan pengelolaan aliran sungai, penanganan infrastruktur pengendali banjir, perbaikan tanggul, pemeliharaan drainase, serta pengangkutan sampah yang berpotensi menghambat aliran air. Upaya tersebut melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bandung, Lanud Sulaiman, dan instansi teknis terkait.

Sebelumnya, peninjauan Gubernur Jawa Barat di kawasan Kopo-Margahayu pada 12 Oktober 2026 juga mengidentifikasi sejumlah persoalan, di antaranya penyempitan badan sungai, penumpukan sampah, dan tata kelola lingkungan yang belum optimal. Normalisasi sungai menjadi salah satu langkah yang dibahas untuk mengurangi risiko banjir. 

Dengan adanya komunikasi antara Pemkab Bandung dan Pemprov Jawa Barat serta koordinasi bersama instansi terkait, penanganan Jadek diharapkan dapat dilakukan secara lebih terpadu. Persoalan yang selama ini berulang tidak cukup ditangani melalui langkah sementara, tetapi membutuhkan pembenahan aliran air, drainase, dan infrastruktur pengendali banjir secara berkelanjutan.(*)