KETIK, YOGYAKARTA
– Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil memadati area Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, demonstrasi ini menyuarakan kritik tajam terhadap dua tahun kepemimpinan nasional.
Inisiator Forum Cik Di Tiro sekaligus Guru Besar bidang Media Science and Journalism Universitas Islam Indonesia (UII), melihat aksi tersebut bukan sekadar letupan spontan.
Menurut dia, gelombang protes di jalanan merupakan luapan akumulasi atas tersumbatnya aspirasi publik yang tidak kunjung didengar.
"Ini sebetulnya ekspresi akumulasi dari kemarahan, kekecewaan, dan protes anak-anak muda," kata Prof Masduki saat ditemui di sela-sela aksi demonstasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Prof Masduki memaparkan, gerakan mahasiswa ini lahir secara autentik akibat kebuntuan atas persoalan fundamental selama dua tahun terakhir. Isu-isu mendasar seperti jaminan pendidikan yang layak, penyediaan lapangan pekerjaan, hingga penanganan dugaan korupsi pada proyek strategis nasional dinilai menguap begitu saja tanpa solusi konkret.
Persoalan itu kian runyam karena krisis keteladanan di lingkar kekuasaan. Generasi muda, kata Masduki, kehilangan figur panutan yang memiliki integritas dan rekam jejak perjuangan bersih dari bawah.
Ia menyoroti kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai gagal menjadi teladan bagi publik muda.
"Mereka tidak melihat ada anak muda di kekuasaan yang bisa jadi role model. Gibran itu contoh yang buruk sekali, baik secara administratif maupun dari proses politiknya," ujarnya.
Menyoroti Represi dan Pembungkaman Media
Selain menyoroti krisis figur kepemimpinan, Prof Masduki juga mengkritik cara pemerintah dan aparat dalam menghadapi kritik publik. Ia mendeteksi adanya upaya sistematis untuk meredam gerakan kritis, termasuk pembatasan ruang gerak bagi media massa.
"Gerakan kritis itu butuh medium dan ruang untuk disalurkan. Kalau jalur-jalur ini ditutup dan media ditekan, itu bagian dari kerja-kerja merepresi," tuturnya.
Bagi Prof Masduki, dalam iklim demokrasi yang sehat, aksi unjuk rasa seharusnya dipandang sebagai dinamika yang wajar. Pemerintah semestinya merespons tuntutan massa secara substansial lewat langkah nyata, bukan sekadar respons formalitas belaka.
"Kalau cuma ditampung secara administratif, itu hanya lipstik. Yang benar, apa yang mereka sampaikan direspons dan ditindaklanjuti," pungkasnya. (*)