KETIK, HALMAHERA SELATAN – Setahun kepemimpinan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi) menunjukkan deretan capaian yang tak bisa dipandang sebelah mata. Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mencatat peningkatan signifikan di sektor kesehatan, pelayanan publik, tata kelola keuangan hingga inovasi daerah.
Di sektor kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 98 persen pada 2025. Angka ini menandakan hampir seluruh masyarakat Halmahera Selatan telah terlindungi jaminan kesehatan. Atas capaian tersebut, Halsel meraih Universal Health Awards 2026 kategori Madya.
Pelayanan publik juga mencatat prestasi membanggakan. Berdasarkan penilaian KemenPANRB tahun 2026, Halmahera Selatan masuk Kategori B dengan nilai indeks 3,55 dan menjadi yang terbaik di Provinsi Maluku Utara. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Dalam aspek akuntabilitas kinerja, Pemkab Halsel meraih predikat Nilai B dan mendapatkan penghargaan dari Menteri PANRB. Sementara itu, skor Indeks Inovasi Daerah (IID) meningkat menjadi 62,42 dengan peringkat 86 nasional, melonjak dari posisi 118 pada 2024. Kenaikan ini menjadi indikator kuat bahwa inovasi di tingkat daerah mulai tumbuh dan terukur.
Transformasi digital pemerintahan pun membuahkan hasil. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) meraih penghargaan Rookie of The Year dengan predikat Terbaik II Nasional pada 2025. Ini menegaskan komitmen percepatan digitalisasi layanan dan transaksi pemerintahan.
Di bidang integritas, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK mencatat indeks 73,44. Sementara capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mencapai indeks 88, menempatkan Halsel dalam tiga besar se-Maluku Utara dan peringkat 111 nasional.
Soal tata kelola keuangan, Pemkab Halsel kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan daerah. Raihan ini menjadi WTP ke-11 yang diterima hingga Mei 2025, memperkuat konsistensi pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Tak kalah penting, Indeks Reformasi Birokrasi melonjak menjadi 81,81 persen atau naik signifikan 27,15 poin. Capaian tersebut turut diganjar penghargaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024.
Di bidang pembangunan keluarga, penghargaan Harganas ke-32 tingkat Provinsi Maluku Utara juga diraih melalui DP3AKB.
Deretan angka dan penghargaan ini menjadi potret arah pembangunan Halmahera Selatan dalam satu tahun terakhir: memperluas akses layanan dasar, memperkuat integritas, mendorong inovasi, serta membangun birokrasi yang lebih profesional dan responsif. Bagi Bassam-Helmi, satu tahun ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk percepatan berikutnya.
