KETIK, BREBES – Tata kelola pemberangkatan calon jamaah haji 2026 di Kabupaten Brebes disorot masyarakat. Ketua Lembaga Analisis Data dan Kajian Kebijakan Publik Brebes Dedy Rohman menilai koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Pemkab Brebes lemah. Status penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Kemenhaj Brebes juga dipertanyakan.
“Dari rangkaian tata kelola pemberangkatan calhaj, hingga mekanisme penunjukan Plt Kepala Kemenhaj patut dipertanyakan. Lemahnya koordinasi dan komunikasi ini nyata terjadi,” ungkap Dedy, Minggu 26 April 2026
Menurut Dedy, jadwal pemberangkatan tumpang tindih hingga membuat keluarga calon jamaah resah. Ia menyebut pelaksanaan tahun ini cenderung semrawut dibanding 2025. Banyak keluarga mengaku menunggu lebih dari tiga jam saat pemberangkatan di Islamic Centre. “Tahun-tahun sebelumnya lancar saja,” jelasnya.
Dedy juga menyoroti latar belakang Plt Kepala Kantor Kemenhaj Brebes Akhmad Nizam Baequni yang berlatar tenaga pendidik MTs dan mantan Komisioner KPU Brebes. Ia mempertanyakan kepangkatan dan prosedur pengisian jabatan. “Jika memang sudah memenuhi syarat, kenapa harus Plt padahal menterinya definitif? Jika tidak memenuhi syarat golongan dan dipaksakan, ini bisa disebut nonprosedural,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Akhmad Nizam Baequni menjelaskan melalui WhatsApp bahwa dirinya ASN Kementerian Agama Kabupaten Brebes sejak 2005. Ia pernah bertugas di Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah serta terakhir menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha. “Pengangkatan saya sebagai Kasubbag TU oleh Kementerian Haji dan Umrah RI telah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Terpisah Kepala Kantor Kemenhaj Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi. Dihubungi melalui saluran sambungan telepon hanya mengarahkan ke bagian humas."Bisa dengan Humas pak" terangnya.
