KETIK, BLITAR – Persiapan menghadapi Pemilu 2029 mulai menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Blitar. Pembenahan struktur organisasi, regenerasi kader hingga pemanfaatan teknologi digital menjadi sejumlah agenda yang disiapkan setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III DPP PPP di Jakarta, 27 Oktober 2026.
Ketua DPC PPP Kota Blitar, H. M. Nuhan Eko Wahyudi, mengatakan, keputusan Rakornas III menjadi pijakan bagi seluruh jajaran partai untuk memperkuat kesiapan organisasi. Menurutnya, pekerjaan menuju kontestasi politik mendatang tidak bisa dilakukan secara mendadak, melainkan harus dibangun melalui konsolidasi yang berkelanjutan.
DPC PPP Kota Blitar pun menyatakan dukungan terhadap hasil Rakornas tersebut dan siap menerjemahkannya ke dalam langkah konkret di tingkat daerah.
Nuhan menegaskan, penguatan organisasi harus dimulai dari pembenahan internal. Seluruh struktur kepengurusan diharapkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga aktif menjalankan fungsi organisasi dan menjalin komunikasi dengan masyarakat.
“Sudah saatnya kita berhenti terlalu lama berkutat pada persoalan internal. Energi partai harus dikembalikan untuk membesarkan PPP. Kita harus kompak, solid, dan bekerja nyata. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena melihat PPP terus disibukkan dengan konflik internal,” tegas Nuhan, Senin 2 November 2026.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian DPC PPP Kota Blitar adalah penguatan perangkat pendukung partai. Dalam Rakornas III, sejumlah badan dan lembaga menjadi bagian dari agenda pengembangan organisasi, meliputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan IT dan Database (BIDDATA), Badiklatpol, BADMIN, BASTRA, serta Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH).
Keberadaan perangkat tersebut diharapkan mampu menunjang kerja partai, mulai dari pengelolaan data, pendidikan politik, pendampingan hukum hingga persiapan menghadapi pemilihan umum.
Selain pembenahan kelembagaan, PPP juga didorong memperluas ruang keterlibatan kelompok perempuan dan anak muda. Penguatan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) serta P3Muda dinilai menjadi bagian penting dalam membangun regenerasi kader.
Nuhan menyebut, keterlibatan generasi milenial dan Gen Z tidak cukup hanya ditempatkan sebagai pelengkap kegiatan partai. Mereka perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kepemimpinan.
“PPP tidak boleh hanya menjadi partai yang dekat dengan generasi tua. Kita harus berani membuka ruang bagi anak-anak muda, memberikan kesempatan kepada mereka untuk tampil, berproses, dan menjadi pemimpin. Generasi milenial dan Gen Z harus menjadi bagian penting dari masa depan PPP,” ujarnya.
Dia menambahkan, perkembangan teknologi turut mengubah cara masyarakat membangun komunikasi politik. Karena itu, PPP perlu menyesuaikan pendekatan dengan memanfaatkan media digital dan media sosial secara lebih optimal.
Namun, menurut Nuhan, penguatan komunikasi digital harus berjalan beriringan dengan kerja nyata di tengah masyarakat. Partai harus mampu menghadirkan program yang relevan dengan persoalan dan kebutuhan warga.
Di bidang pengelolaan organisasi, DPC PPP Kota Blitar juga menyambut rencana penguatan kemandirian pembiayaan melalui Tabungan Partai Politik sebagaimana menjadi salah satu keputusan Rakornas III.
Menurutnya, kemandirian finansial menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar roda organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa selalu bergantung pada pihak lain.
Sementara itu, agenda yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan kelengkapan organisasi menghadapi verifikasi partai politik pada 2027. Tahapan tersebut menjadi pekerjaan awal sebelum memasuki rangkaian persiapan Pemilu 2029.
“Kita harus mulai bekerja dari sekarang. Struktur kepengurusan harus hidup, kader harus bergerak, administrasi harus tertib, dan kehadiran PPP harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan menunggu mendekati pemilu baru bergerak,” tandasnya.
Nuhan berharap seluruh jajaran PPP, mulai dari tingkat pusat, wilayah hingga cabang, memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan keputusan Rakornas III. Konsolidasi organisasi, menurutnya, harus menjadi pekerjaan bersama agar seluruh program partai dapat berjalan secara terarah.
“PPP harus kembali menjadi rumah besar umat, rumah besar perjuangan, dan rumah besar bagi seluruh kalangan masyarakat. Kita ingin PPP bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh, berkembang, dan kembali memperoleh kepercayaan rakyat. Target kita jelas, PPP harus kembali memiliki kekuatan politik yang diperhitungkan pada Pemilu 2029,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPC PPP Kota Blitar menyatakan akan memperkuat konsolidasi internal, mengembangkan kaderisasi, menata struktur kepengurusan, serta memperluas basis komunikasi dengan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan jangka panjang PPP Kota Blitar dalam menghadapi verifikasi partai politik 2027 sekaligus membangun kesiapan organisasi menuju Pemilu 2029.
