KETIK, BLITAR – Upaya mendorong pelayanan publik yang lebih ramah terus digaungkan DPRD Kota Blitar. Kali ini, sorotan datang dari sektor kesehatan. Melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Blitar mengusulkan agar biaya parkir di RSUD Mardi Waluyo dihapuskan, Jumat, 24 April 2026.
Anggota Pansus LKPJ, Nuhan Eko Wahyudi, menilai kebijakan tersebut bukan sekadar soal tarif, melainkan soal empati terhadap masyarakat yang tengah berjuang mencari kesembuhan.
“Rumah sakit itu tempat orang mencari harapan, bukan tempat menambah beban. Parkir mungkin terlihat kecil, tapi bagi sebagian masyarakat, itu tetap terasa,” ujarnya.
Menurutnya, jika dihitung secara rasional, kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari rumah sakit tidak terlalu besar. Sebaliknya, dampak psikologis dan kenyamanan yang didapat masyarakat justru bisa memberi efek jangka panjang yang lebih luas.
Ia menggambarkan, ketika masyarakat merasa dipermudah, kepercayaan terhadap layanan kesehatan akan tumbuh perlahan seperti benih yang disiram setiap hari. Dari situ, angka kunjungan meningkat, kualitas layanan ikut terdorong, dan pada akhirnya berdampak pada pemasukan daerah secara tidak langsung.
Lebih dari itu, kebijakan parkir gratis juga dinilai sebagai langkah kecil menuju reformasi pelayanan publik yang lebih manusiawi. Tidak sekadar efisien, tapi juga berperasaan.
“Kalau kita ingin pelayanan publik naik kelas, ya harus dimulai dari hal-hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Pansus LKPJ DPRD Kota Blitar pun berharap Pemerintah Kota Blitar tidak hanya melihat usulan ini dari sisi angka, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Sebab di balik setiap kendaraan yang terparkir, ada cerita tentang harapan, kecemasan, dan doa yang ingin segera dijawab.
