KETIK, MADIUN – Di tengah polemik isu kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB), Kota Madiun justru tampil berbeda. Wali Kota Madiun Maidi, mengatakan bahwa Pemkot akan menggratiskan PBB bagi warga yang besaran pajaknya Rp25.000 ke bawah mulai tahun 2026 nanti.
"Tahun ini tidak ada kenaikan PBB, dan insyaallah tahun depan saya akan gratiskan PBB bagi yang pajaknya Rp25.000 ke bawah. Jumlahnya sekitar 2.000 warga," ujar Maidi kepada awak media pada Senin, 8 September 2025.
Tak hanya itu, Maidi juga mengatakan akan memberi diskon 50 persen bagi pembayaran PBB di angka Rp50.000.
"Sementara untuk yang PBB-nya di angka Rp50.000, kami akan berikan diskon 50 persen. Jumlahnya kurang lebih 6.000 warga," imbuhnya.
Maidi menyatakan bahwa kebijakan penggratisan serta diskon tersebut dilakukan guna meringankan beban warga Kota Madiun, seiring kelesuan ekonomi global.
"Dari kebijakan tersebut tentunya Pemkot Madiun tidak merugi. Karena masih ada dari pajak hotel, rumah sakit (swasta), dan restoran besar untuk menutup PAD," paparnya.
Tak hanya menggratiskan PBB, namun Maidi juga akan menggratiskan retribusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan tersebut dibuat agar PKL tidak merasa terbebani dan diharapkan untuk PKL bisa mengembangkan usahanya.
"Setiap tahunnya McDonald's membayar pajak sebesar 2 miliar. Saya rasa itu untuk menutup retribusi PKL sudah lebih," ungkapnya.
Maidi mengatakan bahwa kehadiran investor besar di Kota Madiun diharapkan mampu menolong sektor usaha kecil seperti PKL.
"Kami tahu perasaan masyarakat. Maka dari itu pemerintah wajib hadir. Kalau pedagang kecil belum laku terus ditarik retribusi ya janganlah. Tetapi kalau rumah makan besar tetap harus membayar pajak," pungkasnya.(*)
