Usai Bermalam di IKN, Presiden Prabowo Tinjau Progres-Kesiapan Kawasan Calon Ibu Kota Baru

KETIK, PENAJAM PASER UTARA – Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda kunjungan kerjanya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan bermalam di kawasan IKN.

Pada hari ini, Selasa, 13 Januari 2026, Presiden dijadwalkan melakukan peninjauan ke sejumlah titik strategis pembangunan untuk melihat secara langsung progres serta kesiapan infrastruktur yang tengah dikembangkan.

Kunjungan tersebut menjadi momentum perdana Presiden Prabowo dalam rangkaian perjalanan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya.

Kehadiran Kepala Negara di kawasan calon ibu kota baru ini dalam rangka memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta memperhatikan aspek keberlanjutan.

Presiden Prabowo diketahui tiba di IKN pada Senin, 12 Januari 2026 sore. Kepala Negara mendarat di Helipad Halaman Istana Negara, Kawasan IKN, sekitar pukul 18.45 WITA.

Setibanya di lokasi, Presiden disambut langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono beserta jajaran.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Sebelum bertolak ke IKN, Presiden Prabowo terlebih dahulu meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional di sektor energi yang berperan penting dalam penguatan ketahanan energi nasional.

Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN menjadi sinyal kesinambungan kebijakan pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan ibu kota baru.

Pembangunan IKN diproyeksikan menjadi simbol transformasi Indonesia ke depan, sekaligus fondasi baru bagi tata kelola pemerintahan nasional. (*)