KETIK, SLEMAN – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Kabupaten Sleman pada 28 Oktober 2025 menjadi sorotan tajam setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memutuskan meniadakan upacara bendera pada hari bersejarah tersebut.
Alasan peniadaan ini terus berubah-ubah, dari semula dalih efisiensi anggaran dan pergeseran dana ke Hari Olahraga Nasional (Haornas), kini muncul alasan baru yang berfokus pada kendala internal karena pejabat baru dan minimnya informasi.
Inkonsistensi ini menuai kritik publik luas, terutama setelah Pemkab Sleman disinyalir mengabaikan instruksi wajib dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI.
Menanggapi kontroversi dan ketidakjelasan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto, Senin sore 17 November 2025 akhirnya angkat bicara. Susmiarto menegaskan bahwa penanggung jawab teknis pelaksanaan upacara pada peringatan Hari Besar Nasional berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Badan yang ditunjuk, bukan di Sekretariat Daerah (Setda).
"Setda memang menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan ASN berpartisipasi dan mengatur jadwal umum. Namun, untuk pelaksanaan teknis, termasuk penganggaran dan kepastian acaranya, itu berada di Dinas atau Badan yang bersangkutan. Mereka yang bertanggung jawab penuh," jelasnya.
Keterangan Sekda Sleman ini secara implisit menunjuk Bakesbangpol sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas batalnya Upacara Sumpah Pemuda, mengingat Bakesbangpol merupakan OPD yang mengampu kegiatan tersebut.
Meski begitu hingga saat ini belum ada permintaan maaf dari Kepala Bakesbangpol Sleman Samsul Bakri secara terbuka ke publik soal kelalaiannya ini. (*)
