KETIK, SLEMAN – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, tanggal 28 Oktober 2025, di Kabupaten Sleman diwarnai polemik kebijakan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman pada Selasa, 28 Oktober 2025, tidak melaksanakan upacara bendera resmi, tradisi tahunan yang rutin digelar.
Sejumlah pihak menilai, peniadaan upacara ini mencederai kekhidmatan momen bersejarah tersebut. Pemkab Sleman mengganti agenda upacara dengan kegiatan apresiasi, yaitu penyerahan penghargaan kepada pemuda-pemudi berprestasi. Perubahan format ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan organisasi kepemudaan (OKP) dan masyarakat umum.
Upaya media untuk mendapatkan keterangan resmi dan alasan di balik peniadaan upacara terbentur kendala. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, sebagai pejabat yang seharusnya bertanggung jawab, memilih untuk tidak memberikan pernyataan kepada awak media.
Konfirmasi kepada Samsul Bakri, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, telah diupayakan. Ia sempat dihubungi via aplikasi pesan WhatsApp (WA) pada Senin, 28 Oktober 2025, untuk dimintai penjelasan, namun tidak memberikan tanggapan.
Sulitnya konfirmasi ini memperkuat dugaan adanya pengabaian atau kebijakan internal yang sengaja tidak ingin dijelaskan kepada publik.
Terpisah, aktivis pemantau kebijakan publik, Abdul Hakim, menyesalkan sikap Pemkab Sleman. Menurutnya, pengampu kebijakan seharusnya transparan, mengingat Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia.
"Jika diganti, harus ada alasan jelas dan pejabat tidak boleh menghindar dari pertanyaan publik," ungkap Abdul Hakim, Rabu, 29 Oktober 2025.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari Sekretariat Daerah maupun Bakesbangpol Sleman mengenai mengapa upacara bendera Sumpah Pemuda di kompleks Pemkab Sleman ditiadakan dan kebijakan apa yang mendasari peniadaan tersebut. (*)
