KETIK, CILACAP – Sekretaris DPC Partai Gerindra Cilacap, Maryo menilai usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD telah sesuai dengan Sila ke-empat Pancasila dan menilai usulan tersebut sudah konstitusional.
"Jadi kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada di dalam Sila ke-empat Pancasila, tentang musyawarah untuk mufakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ini salah satu hal yang bisa dijadikan pertimbangan," ungkap Maryo saat di temui Ketik.com, Kamis 1 Januari 2026.
Sebagai sekretaris partai tingkat Kabupaten, Maryo telah menjabat selama 16 tahun, ia mengungkap sejumlah masalah jika pelaksanaan pilkada dipilih secara langsung. Dua di antaranya yakni, money politik dan politik dinasti.
"Pilkada langsung juga kerap diwarnai dengan politik identitas di mungkinkan terjadi pecah belah di masyarakat," ujarnya.
"Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Pertama money politik politik dinasti, kedua pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya ketika Pilkada itu dilaksanakan secara langsung," katanya.
Ia meyakini pelaksanaan pilkada di pilih oleh DPRD bisa menyelesaikan sejumlah masalah tersebut.
Pemilihan Pilkada oleh DPRD secara tidak langsung mengambil hak rakyat tetapi Maryo menilai pilkada langsung selama ini telah membawa banyak dampak negatif bagi masyarakat.
"Hal yang tidak baik menjadi budaya dengan masyarakat disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya," ucapnya.
"Ini menjadi bahan kajian bagi kita semua dan layak untuk dikaji, sehingga nanti output-nya adalah untuk memperbaiki kualitas dari demokrasi di negara kita terkait pemilihan kepala daerah," pungkas Maryo. (*)
