Korupsi DAK Rp 16 M, Mantan Kadindik Jatim Disidang Perdana di Pengadilan Tipikor

KETIK, SURABAYA – Saiful Rachman mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (22/8/2023). Saiful Rachman menjalani sidang bersama dengan Eny Rustiana, mantan kepala Sekolah SMK Baiturrohmah Wringinagung Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember.

Surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eko dari Kejari Surabaya di ruang Candra Pengadilan Tipikor. Keduanya terjerat dengan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim tahun 2018 senilai Rp 16,2 miliar. Dengan dugaan nilai kerugian negara sekitar Rp 8,2 miliar.

Menggenakan kemeja putih, Saiful Rachman bersama Eny Rustiana menjalani persidangan secara daring dengan menggunakan layar monitor di Ruang Tahanan Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Dan terhubung dengan Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor.  

Jaksa Eko mengatakan, keduanya didakwa melakukan perbuatan melawan hukum praktik terkait pengadaan mebeler di 60 SMK. Masing-masing menarik DAK dan markup angka tak sesuai dengan juknis tentang pengelolaan uang daerah. Hal itu idak dapat disesuaikan dengan RAB. Diperkuat memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.

“Kedua terdakwa didakwa sesuai Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Jaksa Eko.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Saiful Rachman, Syaiful Maarif mengaku pihaknya tidak mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan JPU) terhadap dakwaan yang telah dibacakan. Pihaknya mengaku akan fokus pada pembuktian materi dakwaan yang disampaikan oleh JPU terbukti atau tidak.

“Kami akan fokus pada pembuktian bahwa peran dan fungsi masing-masing berbeda, itu yang pertama. Kedua, ya kita lihat apakah itu masuk sebagai perbuatan melawan hukum,” pungkasnya. (*)