KETIK, SAMPANG – Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Jrangoan, Omben, Sampang, KH Mahrus Abdul Malik mengajak para kiai dan ulama di Madura, khususnya yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura (AUMA) dan Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA), untuk mendukung upaya pencegahan peredaran narkotika di lingkungan pesantren.
Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dalam mencegah masuknya narkoba ke pesantren.
“Saya, pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Jrangoan, mengharapkan bantuan para kiai, khususnya AUMA dan BASSRA, untuk mendukung Habib Aboe Bakar Alhabsyi,” ujar KH Mahrus Abdul Malik.
Ia menilai langkah yang dilakukan Habib Aboe Bakar Alhabsyi bersama Komisi III DPR RI bertujuan menjaga lingkungan pesantren dari ancaman narkotika.
Menurut dia, peran ulama sangat penting dalam menggalakkan upaya tersebut agar pesantren tetap menjadi lingkungan yang bersih dari kontroversi narkoba.
“Pesantren harus benar-benar dijaga. Kami memohon kepada para kiai untuk ikut menjaga perjuangan ini,” katanya.
Habib Aboe Bakar Alhabsyi anggota DPR RI Fraksi PKS (Foto: Kader PKS For Ketik.com)
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang sebelumnya menyinggung keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam penyaringan narkotika.
Ia mengakui pernyataannya dalam rapat kerja telah menimbulkan polemik, khususnya di kalangan masyarakat Madura.
"Saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya. Pernyataan saya sebelumnya terlalu umum dan tidak tepat," ujar Habib Aboe Bakar. Kamis, 16 April 2026.
Ia juga meminta maaf kepada para habaib, ulama, dan kiai di seluruh wilayah Madura, termasuk Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, serta masyarakat luas yang merasa kebenarannya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan tidak memiliki niat untuk mendiskreditkan pesantren maupun ulama.
“Saya sangat menghormati para ulama. Mereka adalah guru-guru yang saya cintai dan hormati,” katanya.
Lebih lanjut Habib Aboe Bakar menjelaskan bahwa pernyataannya semata-mata dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap meluasnya peredaran narkotika, sehingga ia mengajak semua pihak, termasuk pesantren, untuk meningkatkan kewaspadaan.
Namun, ia mengakui cara penyampaian yang kurang tepat telah menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
“Sebagai bentuk tanggung jawab, saya berkomitmen untuk berdiskusi langsung dengan para tokoh masyarakat yang merasa setuju atas pernyataannya tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pernyataannya mengenai data sebaran narkotika di lembaga pemasyarakatan.
Polemik ini bermula dari pernyataan Aboe Bakar dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim Polri pada 7 April 2026. Dalam rapat tersebut, ia menyebut adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum di lingkungan pesantren dan ulama di Madura dalam jaringan narkotika. (*)
