KETIK, JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyayangkan keputusan bisnis PT Agrinas Pangan Nusantara yang tetap ngotot melakukan pengadaan 105.000 mobil pikap untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari India.
Menurut dia, keputusan BUMN yang menugaskan PT Agrinas untuk membangun bisnis KDMP tersebut, termasuk menyetujui impor mobil dari India untuk operasional dinilai terburu-buru dan kurang sensitif terhadap nasib industri otomotif dalam negeri.
"Kita tentunya sangat menghormati keputusan PT Agrinas dalam melakukan pengadaan mobil operasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan kelayakan bisnis,” ujar Sultan dalam keterangannya dikutip, Jumat 27 Pebruari 2026.
“Namun kebijakan pengadaan mobil operasional KDMP oleh PT Agrinas yang bersifat mandatory sebaiknya mendahulukan kepentingan industri dan produk dalam negeri," imbuhnya.
Sultan menilai kebijakan impor pengadaan mobil operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, berpotensi menutup peluang lapangan kerja dan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor otomotif.
"Kami percaya pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri dalam negeri bisa melakukan pengadaan ini, tidak perlu impor, serta menyesuaikan harga bisa dan kewajaran kualitas agar lebih kompetetif," tegasnya.
Sultan mengatakan kebijakan PT Agrinas tersebut masih berpeluang untuk dibatalkan. Ia tetap berpandangan, bahwa industri di tanah air mampu memenuhi kebutuhan mobil pikap untuk operasional Kopdes.
"Kita ingin setiap hal yang terkait dengan Koperasi Merah Putih harus dipastikan Merah Putih. Terutama sarana dan produk serta jasa yang akan dijual belikan di setiap gerai Kopdes," pungkasnya.
Seperti diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara ngotot melakukan impor 105.000 unit mobil pikap dari India yang diproduksi Tata Motor dan Mahindra & Mahindra.
Sebanyak 1.000 unit pikap dan truk yang diimpor dari India sudah masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Kamis 26 Pebrauri 2026.
Padahal Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra sudah meminta agar PT Agrinas menunda rencana impor tersebut.
Menunggu hingga Presiden Prabowo Subianto pulang ke tanah dari rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri pada Jumat, 27 Pebruari 2026,.
Dasco mengatakan, keputusan tersebut guna melindungi industri otomotif dalam negeri. DPR bahkan mendorong agar keputusan terkait impor tersebut menunggu arahan dari Presiden.
Namun, permintaan Dasco tersebut tidak digubris Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.
Joao pun langsung membayar uang muka atau down payment (DP) sebesar 30% untuk pengadaan 105.000 kendaraan operasional dari India.
Nilai yang DP yang telah dibayarkan mencapai sekitar Rp 7,39 triliun dari total kontrak pengadaan yang mencapai Rp 24,66 triliun.
Usai DP dibayarkan, akhirnya 1.000 unit pada tahap awal dikirimkan ke Indonesia, dan masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis 27 Pebruari 2026.
Pengadaan kendaraan tersebut terdiri dari 35.000 unit pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pikap 4x4 tambahan, serta 35.000 unit truk roda enam yang diproduksi oleh Tata Motors.
Seluruh kendaraan yang berjumlah 105.000 itu direncanakan menjadi armada logistik untuk mendukung operasional jaringan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia yang berjumlah 80.081 itu. (*)
