KETIK, ACEH SINGKIL – Sidang paripurna atas usulan hak interpelasi dari anggota DPRK Aceh Singkil, telah digulirkan di gedung dewan setempat, Selasa, 10 Pebruari 2026 lalu.
Sebelumnya Isu miring berupa iming-iming satu innova reborn menyeruak guna memakzulkan bupati beredar luas.
Kabar (pemberitaan) dugaan pemakzulan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon,SH, yang disebut-sebut akan dibawa keranah Mahkamah Agung (MA) oleh Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, rilis terpublikasi di media lokal setempat.
Dinamika ini memuncul isu lain yang tidak kalah menghebohkan. Seorang anggota DPRK yang enggan disebut namanya mengungkapkan pernyataan bernada kontroversial usai sidang paripurna hak Interpelasi.
"Pak Oyon akan tumbang,” ucapnya.
Dia juga menyindir soal mahalnya biaya politik, bahkan menyebut angka Rp10 milyar untuk menjadi seorang bupati.
Pendapat Masyarakat
Sejumlah warga Aceh Singkil mengaku mulai meragukan kepemimpinan DPRK Aceh Singkil, yang dinilai kurang bijak dalam mengambil kebijakan sehingga berujung pada Interpelasi.
Dian,salah seorang warga Singkil mempertanyakan informasi adanya pihak yang ingin menjadi bupati tanpa melalui proses pilkada. "Ini aneh jika benar terjadi," kata Dian, Selasa, 24 Februari 2026.
Isu lain yang beredar menyebutkan adanya ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait dana pokok – pokok pikiran (pokir) anggota DPRK. Berdasarkan informasi dari salah satu sumber yang enggan disebut namanya di internal DPRK, tahun 2025, dana pokir untuk 25 anggota DPRK Aceh Singkil mencapai Rp35 milyar.
"Alokasi terbesar kepada ketua DPRK Aceh Singkil, senilai Rp8 milyar, angka fantastis," ucap sumber itu.
Tahun ini, Pemkab Aceh Singkil hanya menyetujui sekitar Rp15 milyar. Perbedaan jumlah yang signifikan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab tidak disahkannya rancangan KUA-PPAS dan APBK tahun anggaran 2026, yang berujung pada bergulirnya hak interpelasi.
Di lain sisi, publik juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana pokir anggota dewan. Jika benar mencapai puluhan milyar rupiah, masyarakat meminta DPRK memaparkan secara terbuka program dan pembangunan apa saja yang telah direalisasikan sepanjang 2025 itu.
Masyarakat Bakal Turun ke Jalan
Atas berbagai isu yang berkembang, Ketua dan Koordinator Lapangan GAMPEMAS (Gabungan Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil) Fadli menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa skala besar di depan Gedung DPRK Aceh Singkil.
Dia mendesak pimpinan dan anggota dewan harus menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran yang dinilai fantastis tersebut.
Dia menambahkan, pihaknya juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan Aceh Singkil, untuk membentuk tim khusus guna menelusuri penyebab belum disahkannya APBK.
Dugaan persoalan pengurangan pokir menjadi pemicu manuver politik juga dinilai perlu dibuktikan secara objektif.
Fadli menambahkan, apabila terbukti terjadi pelanggaran dalam penggunaan anggaran keuangan daerah, maka harus diproses sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
Ia juga meminta APH harus berani meminta klarifikasi dari 25 anggota DPRK Aceh Singkil, dengan tetap mengacu pada mekanisme dan perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Tanggapan Ketua DPRK Aceh Singkil
Sementara, ketua DPRK, H. Amaliun, yang dikonfirmasi terkait usulan pemakzulan bupati defenitif dengan iming-iming imbalan tertentu mengatakan bahwa itu adalah hoax dan perbuatan tidak bertanggung jawab.
"Itu siasat melemahkan lembaga DPRK saja," ujarnya, Selasa, 24 Februari 2026.
Amaliun, juga menantang balik. "Silahkan membuat pengaduan ke pihak berwenang bila mampu membuktikan ada fakta janji atau gratifikasi innova reborn bila berhasil memakzulkan bupati," katanya menantang.
"Itu hanya fitnah keji dialamatkan ke lembaga legislatif untuk mencederai, " tambahnya.
Diketahui, keretakan hubungan para elit politik eksekutif dan legislatif di Aceh Singkil saat ini diduga dipicu dana pokir. Ditambah aksi unjuk rasa mahasiswa jelang setahun kepemimpinan Sahabat (Safriadi Oyon - Hamzah Sulaiman). (*)
