Hadapi Dampak Perubahan Iklim di Desa, Menteri Yandri Dorong Kolaborasi Global

KETIK, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong terwujudnya kolaborasi global dalam menghadapi dampak perubahan iklim, sebab desa menjadi wilayah yang paling merasakan dampak serius dari fenomena tersebut.

Hal itu disampaikan Mendes Yandri dalam kegiatan Workshop Global Knowledge Exchange on Community-Driven Approaches for Resilience yang diselenggarakan Kementerian Desa PDT bekerja sama dengan Bank Dunia di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026 malam.

Mendes Yandri mencontohkan bahwa dampak perubahan iklim telah memicu terjadinya bencana banjir yang dirasakan oleh masyarakat desa di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Utara.

"Di Aceh itu banyak desa yang hilang, yang selama ini desanya ada menjadi tidak ada karena terdampak banjir yang luar biasa,” kata Mendes Yandri.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa desa merupakan wilayah yang paling rentan ketika bencana terjadi.

Dalam forum internasional yang dihadiri perwakilan dari 12 negara tersebut, Mendes Yandri mengajak seluruh pihak untuk membangun kolaborasi global, mengingat isu perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab Indonesia, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia.

Mendes Yandri menilai posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia menjadikan upaya menjaga desa dan lingkungan memiliki dampak yang bersifat global.

“Kalau Indonesia tidak kita rawat secara bersama-sama, sesungguhnya kita tidak memaksimalkan bagaimana kita merawat dunia,” kata Mendes Yandri.

Ia juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, desa ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejalan dengan Asta Cita ke-6 yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

Kementerian Desa PDT sendiri telah menjalankan 12 aksi Bangun Desa yang difokuskan pada penguatan ekonomi, ketahanan pangan, energi, air, serta pengelolaan lingkungan.

“Dua belas aksi ini sejatinya ujungnya adalah menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan kita semua, dan menyelamatkan umat manusia,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Dunia serta negara-negara peserta lokakarya atas kerja sama yang telah terjalin selama ini.

Ia berharap kegiatan lokakarya tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi yang konstruktif sebagai landasan dalam memperkuat kebijakan pembangunan desa ke depan.

“Melalui lokakarya ini kami berharap mendapat input dan rekomendasi yang sifatnya konstruktif, sehingga menjadi landasan kuat bagi kami dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa ke depan," kata Menteri Yandri.

Mendes Yandri menegaskan bahwa forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah untuk berbagi data, fakta, serta pengalaman lintas negara yang pada akhirnya akan bermuara pada lahirnya kebijakan yang tepat sasaran.

Sejumlah negara yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam berbagi pengalaman antara lain Thailand, Filipina, Kamboja, Papua Nugini, Tanzania, Guinea, Madagaskar, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Peru, dan Bangladesh.

Selain itu, turut diundang perwakilan dari Kedutaan Besar negara sahabat, Multi-Donor Fund, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.

Lokakarya tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada 15 Januari 2026.

Rangkaian kegiatan juga akan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari negara peserta serta perwakilan Pemerintah Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ingo Wiederhofer dari Bank Dunia, Staf Ahli Kemenko Pangan Bara Krisna Hasibuan, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Erik Teguh Primiantoro.

Turut hadir pula Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Desa PDT. (*)