KETIK, MALANG – Pemerintah telah menyetujui penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi Rp 89.410.258,79. Hal tersebut berdampak pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya haji 2025 yang harus dibayarkan jamaah menjadi Rp 55,4 juta.
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kota Malang, Subhan menjelaskan biaya haji di Jawa Timur tetap cenderung lebih mahal dibandingkan daerah lainnya. Hal tersebut disebabkan belum adanya pesawat berkapasitas 450 penumpang di Bandara Juanda.
"Jatim kan ada penambahan biaya karena memang konsekuensi dari Bandara Juanda yang sampai saat ini belum bisa dilandasi oleh pesawat yang berkapasitas 450. Sehingga memilih pesawat yang 371 itu maksimal. Otomatis harus banyak pesawat," ujarnya, Jumat 10 Januari 2025.
Dikatakan bahwa biaya haji di Jawa Timur tertinggi kedua setelah Makassar. Oleh karena itu meskipun penurunan biaya haji belum secara resmi ditetapkan, namun Jawa Timur tetap berpeluang menanggung konsekuensi tersebut.
"Jamaah ada porsi awal Rp 25 juta, maka pelunasannya pada tahun 2025 ini sekitar Rp 30 juta karena Bipih menjadi Rp 55,4 juta. Mungkin Jatim akan lebih mahal, kalau setelah dihitung ya penurunannya sekitar Rp 600.000," terangnya.
Pemerintah sendiri telah memberikan nilai manfaat atau subsidi sebesar 38 persen. Jumlah tersebut terjadi penguarangan dibandingkan pada tahun 2024 yang berada di angka 40 persen.
"Jadi 62 persen itu dibebankan ke jamaah, sementara subsidi pemerintah itu 38 persen. Ada sedikit pengurangan untuk subsidi atau nilai manfaat yang diberikan sehingga meskipun ada kenaikan di beban jamaah karena penurunan nilai manfaat, tetapi karena BPIH," ujarnya.
Biaya Haji 2025 Turun, Kemenag Kota Malang Sebut Jatim Cenderung Lebih Mahal
10 Januari 2025 18:00 10 Jan 2025 18:00
Trend Terkini
15 Des 2025 09:57
SPPG Tingkis Singgahan Tutup Operasional Masak MBG, Kepala SPPI Pilih Bungkam
13 Des 2025 11:13
Menelusuri Sejarah Haul Akbar Al Imamain, Jejak Dakwah Dua Imam dari Tarim hingga Malang
12 Des 2025 22:23
Dewan Pendidikan Brebes Kecam Penggunaan Dana BOS untuk Beli Tiket Konser Naragigs
10 Des 2025 14:39
Bus TransJatim Bikin Pasar Induk Among Tani Ramai Pengunjung, UPT Pasar Desak Pemasangan JPO untuk Keselamatan
10 Des 2025 12:49
160 Proyek Perumahan dan 9 Villa di Kabupaten Bandung Terdampak Langsung Penghentian Sementara Perizinan
Tags:
Biaya Haji BPIH BIPIH Kota Malang Kemenag kota malangBaca Juga:
Resmi Pimpin Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin Ditantang Tambah 2 Kursi dan 38.000 SuaraBaca Juga:
Nasi Lemak Jasa Ayah, Destinasi Sarapan Favorit Dengan Cita Rasa Khas Melayu di Kota MalangBaca Juga:
Menu Baru dan Konsep Nusantara, HARRIS Hotel & Conventions Malang Bidik Okupansi hingga 100 Persen pada Akhir Tahun 2025Baca Juga:
Kota Malang Hadapi 2.887 Anak Berpotensi Stunting, Target Tuntas dalam 5 TahunBaca Juga:
Ascent Hotel & Cafe Malang Gelar "Sweetopia - New Year's Eve Party 2026", Siap Pesta Tahun Baru Penuh Warna dan CeriaBerita Lainnya oleh Lutfia Indah
15 Desember 2025 22:30
Resmi Pimpin Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin Ditantang Tambah 2 Kursi dan 38.000 Suara
15 Desember 2025 20:44
Festika Jatim 2025, Gubernur Khofifah Tegaskan Implementasi AI Harus Berbasis Nilai dan Karakter
15 Desember 2025 13:30
Ponpes Al Bahjah Cabang I Cirebon Buka Lowongan Pekerjaan, Ini Posisinya!
15 Desember 2025 13:29
Kota Malang Hadapi 2.887 Anak Berpotensi Stunting, Target Tuntas dalam 5 Tahun
15 Desember 2025 10:47
Aman! Stok Beras di Bulog Malang Selama Nataru Capai 59.000 Ton
15 Desember 2025 01:28
Ekspedisi 51nergi Tugu Tirta Kota Malang, Susuri Sumber untuk Jaga Kehidupan
Trend Terkini
15 Des 2025 09:57
SPPG Tingkis Singgahan Tutup Operasional Masak MBG, Kepala SPPI Pilih Bungkam
13 Des 2025 11:13
Menelusuri Sejarah Haul Akbar Al Imamain, Jejak Dakwah Dua Imam dari Tarim hingga Malang
12 Des 2025 22:23
Dewan Pendidikan Brebes Kecam Penggunaan Dana BOS untuk Beli Tiket Konser Naragigs
10 Des 2025 14:39
Bus TransJatim Bikin Pasar Induk Among Tani Ramai Pengunjung, UPT Pasar Desak Pemasangan JPO untuk Keselamatan
10 Des 2025 12:49
160 Proyek Perumahan dan 9 Villa di Kabupaten Bandung Terdampak Langsung Penghentian Sementara Perizinan
