KETIK, BANGKALAN – Anggota DPR RI, Syaifudin Asmoro menghadiri kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga konstruksi yang digelar di Desa Cendagah, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.
Program tersebut difokuskan pada pelatihan tukang pasang bata dan plesteran jenjang satu sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta mendapat dukungan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Dalam sambutannya, Syaifudin menilai program sertifikasi tenaga kerja tersebut menjadi langkah penting untuk menyiapkan masyarakat Madura menghadapi perkembangan kawasan industri yang diperkirakan akan tumbuh dalam beberapa tahun mendatang, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan sekitar Bangkalan.
Menurutnya, keterampilan yang dibarengi sertifikat resmi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik untuk bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri secara legal dan profesional.
“Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini, masyarakat memiliki bekal yang jelas. Mereka bisa bekerja secara legal karena sudah memiliki kemampuan dan pengakuan resmi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya pekerja migran asal Madura yang berangkat ke luar negeri tanpa dokumen dan kompetensi yang memadai. Karena itu, ia berharap program semacam ini dapat membuka akses kerja yang lebih aman dan terarah bagi masyarakat yang ingin bekerja di negara seperti Malaysia maupun kawasan Timur Tengah.
Selain pelatihan tukang bata dan plesteran, Syaifudin mendorong agar pemerintah terus menghadirkan program peningkatan keterampilan lain di bidang konstruksi agar peluang kerja masyarakat semakin luas.
“Kita ingin masyarakat memiliki banyak pilihan skill bersertifikat sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja,” katanya.
Program sertifikasi tersebut diharapkan mampu mencetak tenaga konstruksi yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor pembangunan. (*)
