KETIK, ACEH BESAR – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono, melantik TA Khalid sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Aceh periode 2026-2031.
Pelantikan sekaligus pengukuhan kepengurusan tersebut berlangsung di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, Selasa sore 13 Oktober 2026.
TA Khalid merupakan politikus Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh.
Sudaryono mengatakan, Aceh memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian di provinsi tersebut perlu terus dilakukan untuk menjaga produktivitas dan mendukung terwujudnya swasembada pangan.
"Sekarang ini Aceh ini salah satu dari lumbung pangan Indonesia. Dari mulai sejak saya awal menjadi Wakil Menteri Pertanian di era Presiden Pak Jokowi, itu Aceh menjadi salah satu target program pompanisasi. Ya. Jadi kita udah bagi ada belasan ribu, kalau nggak salah lebih dari 20.000 pompa di seluruh Aceh," kata Sudaryono kepada wartawan.
Sudaryono menyebut berkat program pompanisasi, petani kini tidak perlu memikirkan gagal panen, justru panennya bisa melebihi satu kali dalam setahun.
"Saya datang juga ke satu desa di mana di bawahnya itu sungai mengalir airnya banyak, di atas sungainya tanah lahannya kering. Itu tinggal dipompa. Dan alhamdulillah yang tadinya panen sekali setahun itu bisa panen 2 sampai 3 kali setahun dan ini kemudian menambah produktivitas kita menjadi sekarang tidak perlu impor beras lagi, nggak impor jagung kita tidak perlu impor jagung konsumsi lagi. Dan ini akan kita teruskan. Jadi kalau orang bilang swasembada yang mana, swasembada yang mana, udah jelas swasembadanya kita tidak impor beras lagi,” bebernya.
TA Khalid mengungkapkan, sebelumnya terdapat harapan agar dukungan pemerintah terhadap petani diarahkan pada subsidi pangan. Namun, kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto justru mencakup dukungan terhadap harga gabah sekaligus subsidi pupuk.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan petani dan harus dioptimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia meminta seluruh jajaran HKTI di Aceh, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, untuk berperan aktif menyerap serta memperjuangkan aspirasi petani.
TA Khalid berharap HKTI dapat menjadi penghubung antara masyarakat tani dan pemerintah, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.
“Bagaimana kita hadir memperjuangkan keinginan Pak Prabowo menjadi jembatan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah,” ujarnya. (*)
